Tantangan Ekosistem Kendaraan Listrik

Indonesia Siap Tangkap Peluang Permintaan Kendaraan Listrik Dunia

Sudah Disubsidi Tapi Motor Listrik Masih Sepi Peminat

Awal Juni ini, pembeli motor listrik subsidi belum mencapai setengah dari target yang ditetapkan pemerintah pada 2023. Ini menjadi pertanyaan, ada apa dengan subsidi motor listrik ini? Kenapa bisa seperti sepi peminat?

Per 21 Mei 2023 total 381 unit motor listrik subsidi laku terjual dari target penjualan 200 ribu unit motor listrik subsidi per Desember 2023. Angka ini masih jauh dari capaian target yang sudah ditetapkan sekarang.

Pemerintah memberikan program bantuan dalam bentuk penggantian potongan harga untuk pembelian motor listrik baru sebesar Rp7 juta per unit. Kementerian Keuangan sendiri telah menggelontorkan dana sebesar Rp1,75 triliun dalam program subsidi motor listrik ini.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Sejak Maret 2023, pemerintah berupaya mendorong penjualan motor listrik, salah satunya dengan memberikan subsidi sebesar Rp7 juta untuk satu motor listrik. Namun rupanya hal ini juga belum menarik banyak minat masyarakat untuk beralih ke motor listrik.

Kepala Staf Kepresidenan RI sekaligus ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik, Moeldoko menyatakan pemerintah gencar mempromosikan subsidi kendaraan listrik dengan pertimbangan biaya impor BBM yang tinggi.

Visi misi pemerintah menjadikan lingkungan zero emisi juga menjadi alasan program subsidi kendaraan listrik.

Program subsidi kendaraan listrik ini menuai pro kontra. Pengamat ekonomi, Fahmy Radhi menilai subsidi listrik ini salah sasaran serta tujuan subsidi kendaraan listrik untuk mengurangi karbon tadi tidak tercapai.

"Maka saya sebagai akademisi muncul hipotesis, jangan-jangan memberikan subsidi pada produsen yang kepemilikannya dimiliki juga oleh pejabat pengambil keputusan." ungkap pengamat ekonomi, Fahmy Radhi.

Pengamat ekonomi, Fahmy Radhi menyatakan ada beberapa alasan krusial mengapa minat masyarakat rendah pada motor listrik subsidi. Salah satunya infrastruktur yang belum memadai.

Sementara itu pemerintah menyatakan investor memerlukan dukungan pasar berupa kerangka hukum dan insentif untuk mendorong investasi. Sedangkan dari infrastruktur meski sudah ada stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), namun masih memerlukan perhatian lebih. Selain itu tantangan lain adalah membangun ekosistem pasar dalam negeri berikut manufakturnya.

Menteri Bahlil Sebut Jokowi Minta Ekosistem Baterai Mobil Listrik Dipercepat

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan pemerintah saat ini melakukan percepatan investasi pembangunan pabrik baterai mobil listrik dengan Inggris. 

Permohonan pabrik baterai mobil listrik ini bahkan diminta presiden untuk selesai pada September mendatang. Instruksi percepatan pembangunan ekosistem disampaikan Presiden Jokowi kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pada Rabu 1 Juni 2023.

Bahlil menyebutkan presiden meminta percepatan ini dilakukan dari administrasi hingga ground breaking pabrik baterai mobil yang ditargetkan selesai pada September. 

Selain Inggris, pembangunan ekosistem baterai mobil listrik juga akan menggandeng sejumlah pengusaha dalam negeri, termasuk perusahaan BUMN, Antam, serta perusahaan dari negara Australia, Belgia dan Swiss.

Pabrik baterai mobil ini akan dibangun di Bantaeng, Sulawesi Tengah dan tambang nikel di Papua. Bahlil menyebut, pembangunan ekosistem baterai mobil listrik ini memiliki nilai investasi ditahap awal sebesar Rp20 triliun. 

Tesla Naikkan Diskon untuk Mobil Model 3 di AS

Tesla Inc telah menggandakan diskon pada beberapa mobil listrik Model 3 baru yang sudah dibuat dan menawarkan diskon pada Model Y dan lainnya dalam inventaris AS.

Dukung Pengembangan Industri KBLBB, Menkeu: Tempatkan Indonesia Poros Strategis Dunia!

Dukungan pemerintah terhadap KBLBB merupakan upaya Indonesia untuk memposisikan diri secara strategis dalam geopolitik.
 

Ada Intrik di Subsidi Kendaraan Listrik

Pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik sebesar Rp80 juta untuk mobil listrik dan Rp7 juta untuk motor listrik. Selain itu pejabat eselon 1 dan 2 pun akan mendapatkan alokasi anggaran mobil listrik sebesar Rp700-900 juta per orang. Lantas Apakah pemberian subsidi ini tepat sasaran?

Padahal Menurut data PLN masih tercatat 4.400 desa 3T yang belum mendapatkan pemerataan listrik selama 24 jam. Bukankah ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memprioritaskan masyarakat mendapatkan pemenuhan hak standar hidup yang layak. 

Selain itu program subsidi kendaraan listrik ini juga tidak memiliki aturan atau kewajiban bagi pembeli kendaraan listrik untuk melepas kepemilikan kendaraan berbahan bakar minyak yang mereka miliki. 

Lalu Apa tujuan pemerintah gencar mempromosikan subsidi kendaraan listrik ini? Benarkah untuk kebaikan masyarakat dan juga lingkungan? Atau hanya untuk menguntungkan kalangan tertentu saja?

Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik Pemerintah Dinilai Kontraproduktif

Pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik sebesar Rp80 juta untuk mobil listrik dan Rp7 juta untuk motor listrik. Selain itu pejabat eselon 1 dan 2 pun akan mendapatkan alokasi anggaran mobil listrik sebesar Rp700-900 juta per orang. Lantas Apakah pemberian subsidi ini tepat sasaran?

Padahal Menurut data PLN masih tercatat 4.400 desa 3T yang belum mendapatkan pemerataan listrik selama 24 jam. Bukankah ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memprioritaskan masyarakat mendapatkan pemenuhan hak standar hidup yang layak. 

Selain itu program subsidi kendaraan listrik ini juga tidak memiliki aturan atau kewajiban bagi pembeli kendaraan listrik untuk melepas kepemilikan kendaraan berbahan bakar minyak yang mereka miliki. 

Lalu Apa tujuan pemerintah gencar mempromosikan subsidi kendaraan listrik ini? Benarkah untuk kebaikan masyarakat dan juga lingkungan? Atau hanya untuk menguntungkan kalangan tertentu saja?

Wakil ketua Forum Transportasi Jalan dan KA MTI Deddy Herlambang menyatakan migrasi kendaraan bermotor dari BBM fosil ke listrik merupakan keniscayaan. Namun Ia menilai subsidi yang diberikan pemerintah hanya akan membuat masalah lain yakni kemacetan yang hingga kini masih menjadi PR.

"Sebelum ada subsidi (kendaraan listrik) itu sudah macet, apalagi ditambah lagi dengan subsidi." ungkap Wakil ketua Forum Transportasi Jalan dan KA MTI Deddy Herlambang  dalam program Hotroom, Rabu 31 Mei 2023.

Deddy menilai sebaiknya subsidi listrik dialihkan untuk penyediaan kendaraan umum terlebih dahulu. Salah satunya untuk mengimpor KRL yang memang sangat dibutuhkan warga.

Mobil Listrik Batik Bakal Diluncurkan, Kreasi Indonesia dan Korsel

Pemerintah Siapkan Anggaran Rp1,75 Triliun untuk Subsidi Kendaraan Listrik

Pemerintah resmi menerbitkan aturan mengenai pemberian bantuan subsidi untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata menjelaskan, untuk 2023 pemerintah menyiapkan anggaran subsidi kendaraan listrik sebesar Rp1,75 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan menyatakan, bantuan subsidi KBLBB diberlakukan pada 20 Maret 2023. Pemerintah sudah mencatat banyaknya kendaraan yang dapat diberikan bantuan subsidi sampai akhir Desember 2023. 

Sementara itu, menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa untuk usulan program 2023, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi untuk pembelian motor listrik roda dua sebesar Rp7 juta/unit dan sudah diajukan sebanyak 200 ribu unit motor hingga Desember 2023. Untuk bantuan subsidi roda empat atau mobil listrik diberikan kepada 35.900 unit kendaraan. 

Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata menjelaskan, untuk 2023 pemerintah menyiapkan anggaran subsidi kendaraan listrik sebesar Rp1,75 triliun. Angka tersebut merupakan hasil perhitungan dari Rp7 juta di kali 250 ribu motor listrik yang akan diberikan insentif tahun ini. 

Pemerintah Jor-Joran Beri Insentif Kendaraan Listrik

Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan sepakat untuk menggelontorkan insentif atau subsidi penjualan kendaraan listrik dalam misi peningkatan penetrasi penggunaan kendaraan ramah lingkungan di Tanah Air sejak 2022.

Pemerintah mengeluarkan anggaran hingga Rp3,48 triliun. Lalu proyeksinya dinaikkan hingga Rp5,764 triliun, sehingga total jadi Rp9,244 triliun untuk subsidi kendaraan listrik di 2024.

Untuk skemanya, dari total Rp3,48 triliun insentif 2023, sebagian besar mengalir ke subsidi kendaraan listrik roda empat yang nilainya mencapai Rp1,6 triliun. Sementara motor listrik di angka Rp1,4 triliun. Namun, sayangnya kendaran bus massal listrik malah baru mendapat total subsidi Rp48 miliar.

Untuk nilai subsidi 2024, yang besarnya hingga Rp9,244 triliun, masih agresif menyasar kendaraan roda empat dengan nilai subsidi Rp4,9 triliun. Sementara untuk bus listrik, hanya naik Rp94 miliar, menjadi Rp144 miliar.

Jika dirinci, untuk mobil listrik, pemerintah mensubsidi hingga Rp80 juta. Lalu, untuk mobil hybrid, subsidnya hanya setengah dari mobil dengan tenaga full listrik. Sementara untuk motor listrik, nilai subsidinya Rp7 juta per unit dan Rp5 juta untuk motor konversi.

Namun, subsidi pemerintah terhadap kendaraan listrik masih sepi peminat. Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Moeldoko menyebut, realisasi penjualan kendaran listrik, khususnya motor belum mencapai target.

Disebutkan bahwa per Maret 2023, baru 108 unit yang masuk sistem pre order. Padahal, target penjualan di angka 200 ribu unit di 2023 untuk kendaraan roda dua.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko penyebab sepinya penjualan kendaraan listrik, yakni belum maksimalnya sosialisasi dari pemerintah ke produsen dan konsumen lantaran peraturannya baru dibuat.

Sementara itu, sejumlah sentimen menjadi perhatian masyarakat melalui rilis Indef pada 22 Mei 2023 menyatakan, ada ketakutan conflict of interest antara pemerintah dengan sisi usaha pada diri masyarakat.

Jika dilihat dari hasil survei Indef, nampaknya masyarakat lebih setuju jika anggaran subsidi dialihkan ke transportasi publik.

Infrastuktur pendukung kedaran yang belum tersedia di setiap wilayah juga jadi perosalan serta sosialisasi menyeluruh mengenai pentingnya menjaga lingkungan melalui misi kendaran listrik, belum tercapai ke setiap lapisan masyarakat.

Sri Mulyani Anggarkan Mobil Listrik PNS Hampir Rp1 Miliar

Pemerintah menganggarkan dana hampir Rp 1 miliar untuk setiap unit mobil listrik Pegawai Negeri Sipil. Hal itu tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan no.49 Tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah meneken peraturan Menteri Keuangan no.49 Tahun 2023 pada 28 April lalu. Peraturan tersebut berlaku sejak 3 Mei 2023. 

Pada aturan ini tertera standar biaya masukan (SBM) untuk mobil listrik pegawai negeri sipil. Dalam lampiran, dijelaskan berbagai standar biaya masukan untuk pengadaan-pengadaan termasuk kendaraan listrik. 

Untuk motor listrik, dianggarkan maksimal Rp28 juta/unit. Sedangkan, kendaraan listrik untuk operasional kantor dianggarkan maksimal Rp430 juta/unit.

Adapun mobil listrik untuk pejabat eselon 1 dianggarkan maksimal Rp967 juta/unit. Sementara, mobil listri bagi pejabat eselon II dianggarkan maksimal Rp746 juta/unit. 

Lewat aturan tersebut, pemerintah mengatur harga satuan, tarif, dan indeks yang dapat digunakan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pemerintah untuk tahun depan. 

Luhut: Tak Ada Uang Negara untuk Insentif Mobil Listrik

Subsidi Motor Listrik Akan Dievaluasi

Jakarta: Pemerintah akan mengevaluasi mekanisme subsidi dan insentif pembelian kendaraan listrik. Faktanya, mekanisme ini tak mampu menggenjot penjualan kendaraan listrik.

"Pembeli motor listrik baru 108 unit sejak insentif diluncurkan pada 20 Maret 2023. Padahal targetnya 200 ribu unit motor listrik bisa terjual tahun ini," kata Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, Jumat (19/5/2023).

Meski demikian Moeldoko tak patah arang. Dia optimistis target akan tercapai seiring adanya evaluasi.

Mekanisme pemberian insentif mobil listrik juga akan dievaluasi mengingat restitusi pajak sebesar 10% kepada dealer masih butuh waktu lama hingga satu tahun. Hal yang sama juga berlaku untuk insentif motor listrik sebesar Rp7 juta. 

Seperti yang sudah ditetapkan syarat penerima bantuan untuk pembelian motor listrik baru adalah masyarakat penerima manfaat dari beberapa program subsidi pemerintah, seperti subsidi listrik, subsidi kredit usaha rakyat, subsidi bantuan produktif usaha mikro dan subsidi lainnya. 

Subsidi Ambyar Salah Sasaran

Pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan pemberian subsidi untuk kendaraan listrik. Ketentuan itu mulai berlaku per 1 April 2023 lalu. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk pemberian subsidi kendaraan listrik itu total dananya sekitar Rp7 triliun. Dana itu akan dialokasikan untuk 1 juta unit motor listrik baru.

Artinya, subsidi dari pemerintah sebesar Rp7 juta untuk setiap kendaraan dan berlaku sepanjang 2023-2024. Dana sebesar itu tentu bukan jumlahnya yang sedikit, belum lagi subsidi untuk mobil listrik. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, besaran subsidi untuk mobil listrik pada tahun ini sebesar Rp 1,6 triliun dan akan meningkat menjadi Rp 4,9 triliun pada 2024.

Di tengah utang yang terus membengkak dan kondisi perekonomian global yang sedang tidak baik-baik saja, pemerintah semestinya lebih bijak dalam mengelola anggaran. Alih-alih berhemat, ini malah mengeluarkan kebijakan yang hanya dinikmati segelintir masyarakat.  Wajar jika kebijakan subsidi kendaraan listrik ini menuai kritik, termasuk dari parlemen maupun netizen.

Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)  mendapat temuan sebanyak 85,8% warganet menolak kebijakan subsidi ini. Temuan tersebut diperoleh dari riset yang dilakukan di media sosial, khususnya Twitter, pada rentang 8-12 Mei 2023. 

Dari jumlah yang menolak itu, sebanyak 58,6?ri menilai kebijakan subsidi listrik itu hanya akan menguntungkan pihak tertentu, yakni kelompok yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke atas. Dari temuan yang didapatkan INDEF, sebagian netizen juga menilai bahwa kebijakan subsidi kendaraan listrik akan menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi pejabat pemerintahan yang berstatus juga sebagai pengusaha.

Apa yang disampaikan warganet itu semestinya jadi perhatian pemerintah. Para calon pembeli kendaraan listrik itu adalah golongan mampu yang tidak butuh disubsidi. Lagi pula, masih banyak sektor lain yang lebih krusial untuk mendapat bantuan serta intervensi negara, seperti pertanian, perikanan, maupun tekstil. Subsidi pupuk, misalnya, dari tahun ke tahun justru malah turun. Dari 2019 yang semula jumlahnya Rp34,3 triliun menjadi hanya Rp24 triliun pada tahun ini. Padahal sektor ini menyangkut nasib kehidupan jutaan petani. 

Bagaimana mereka mau menghasilkan komoditas yang berkualitas, bahkan bersaing dengan produk impor, jika subsidi pupuk saja terus dikebiri? Bukankah lebih baik subsidi kendaraan listrik dialihkan kepada wong cilik ini? 

Tidak hanya petani, industri tekstil yang tergulung pakaian impor bekas dan barang-barang dari Tiongkok, juga butuh perhatian pemerintah. Ada jutaan buruh yang tergantung nasibnya dari sektor itu. Belum lagi tenaga kesehatan yang kemarin dielu-elukan sebagai pahlawan saat pandemi, juga butuh uluran tangan terkait perbaikan upah. 

Begitu juga dengan tenaga guru honorer yang  hingga kini masih terkatung-katung nasibnya. Mereka-mereka inilah yang perlu uluran tangan pemerintah. Di tengah kondisi ini, kebijakan pemberian subsidi kendaraan listrik rasanya memang bukan sesuatu bijak dan tepat. Kebijakan politik anggaran haruslah diperuntukan untuk masyarakat banyak, bukan segelintir orang, apalagi hanya untuk para pemburu rente.

Beleid Dana Mobil Listrik PNS Dinilai Baik untuk Tentukan Harga Maksimal

PMK Nomor 49 Tahun 2023 mengatur harga maksimal untuk pembelian kendaraan listrik

Anggaran Mobil Listrik Pejabat Dipatok Maksimal Rp966 Juta

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan standar biaya pengadaan unit mobil listrik Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencapai Rp966 juta. Kemenkeu menegaskan, nominal tersebut adalah batas harga tertinggi, sehingga kementerian/lembaga bisa saja mematok harga di bawah harga maksimal.

Kasubdit Standar Biaya Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan Amnu Fuady menjelaskan alasan di balik penetapan standar biaya pengadaan mobil listrik PNS mencapai Rp966 miliar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA K/L) tahun anggaran 2024.

Menurutnya, angka tersebut adalah harga tertinggi. Hal ini sejalan dengan realisasi Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai kendaraan dinas operasional.

Sehingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 hanya menjadi standar biaya masukan bagi kementerian lembaga untuk mematok anggaran.

Amnu menjelaskan, dalam peraturan tersebut ditetapkan maksimal anggaran Rp966 juta untuk pejabat eselon satu dan untuk pejabat eselon dua sebesar Rp746 juta. Sedangkan untuk biaya pengadaan motor listrik mencapai Rp28 juta/unit dan kendaraan listrik operasional kantor dipatok di harga Rp430 juta/unit.

Biaya tersebut belum termasuk biaya kirim serta pemasangan instalasi pengisian daya. Sehingga harga tersebut perlu ditambah 10?ri harga pengadaan konvensional.

Ia menegaskan, anggaran pengadaan kendaraan listrik yang tinggi. Sebab menyesuakan harga di pasaran yang masih tinggi dan masih sedikitnya kendaraan listrik. 

Pameran Otomotif PEVS 2023 Jadi Ajang Promosi Kendaraan Listrik

Pameran Otomotif Periklindo Electric Vehicle Show 2023 (PEVS) 2023 kembali digelar selama sepekan. Gelaran ini menjadi ajang promosi kendaraan listrik dan sebagai wadah sosialisasi untuk tingkatkan penggunaan kendaraan listrik.

“Ajang pameran kendaraan listrik diselenggarakan sejalan dengan program pemerintah untuk mengakselerasi program percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dan net zero emission di tahun 2060,” kata Project Manager PEVS 2023, Rudi MF.

Ia juga menjelaskan pameran PEVS tidak hanya untuk sekedar ajang promosi bagi konsumen. Namun sebagai komitmen untuk mencerminkan konsistensi industri otomotif kendaraan listrik dan memberikan informasi soal kendaraan listrik bagi masyarakat. 

Hal yang utama adalah mengedukasi masyarakat seberapa besar dampak kendaraan listrik untuk kurangi emisi karbon dan menjaga lingkungan. Pameran tersebut diselenggarakan pada 17-21 Mei 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Selain itu, Rudi menyebut pameran tahun ini mempertemukan pelaku industri dengan pemerintah untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan kendaraan listrik di dalam negeri, serta memberikan sosialisasi implementasi insentif kendaraa listrik.

Pertamina Imbau Warga Pakai Kendaraan Listrik

Tren kendaraan listrik menjadi sorotan publik terutama bagi para pecinta otomotif di Indonesia. Kendaraan listrik disebut menjadi salah satu langkah strategis dalam akselerasi transisi energi.

Berbagai pihak menyebutkan, Indonesia memiliki sumber daya yang cukup dan pasar yang menjanjikan untuk mendukung percepatan ini.
 
Dalam talkshow bertajuk 'Eksis Pakai Molis' di acara Periklindo Electric Vehicle Show 2023 membahas soal target net zero emission. Acara yang diselenggarakan oleh Kementrian BUMN di Jiexpo Kemayoran ini juga turut mendorong ekosistem kendaraan listrik, serta secara khusus untuk membantu meningkatkan penjualan motor listrik buatan Indonesia.

Menurut Senior Engineer Electrical Pertamina New dan Renewable Energy Jusril Achmad Hidayat, penggunaan kendaraan listrik ini mampu menekan emisi karbon sebanyak 50% serta dipercaya mampu mendukung program pemerintah.

Apresiasi Pelanggan, Pasific Place Bagikan Hyundai Ioniq 5

Sebagai bentuk apresiasi bagi pelanggan, Pacific Place Mall menggelar program I Know You Want This: Ceremony Hyundai Ioniq 5. Tak hanya untuk memanjakan pelanggan, program ini juga untuk mendorong peningkatan infrastruktur kendaraan listrik, sesuai dengan program pemerintah.

Program undian tersebut diperuntukan bagi pelanggan setianya yang tergabung dalam Pasific Privilege, dengan hadiah utama Hyundai Ioniq 5. Bagi pelanggan setia yang beruntung, Pasific Place melakukan pengundian secara acak setiap tiga bulan, mulai dari 1 Februari-31 Oktober 2023.

Marketing Manager Pasific Place Mall, Monica Cindy Joy Nugroho mengatakan program ini merupakan wujud apresiasi bagi para pelanggan setia mall dan juga mengapresiasi tenant. Harapannya, program tersebut akan memberikan efek domino pada tingkat kunjungan dan penjualan di mall.

Deputi General Manager Pasific Place, Dadan Sobdiman juga mengatakan saat ini kenaikan trafik di Pasific Place Mall sudah menunjukkan peningkatan signifikan. Bahkan, sudah mendekati kondisi pra pandemic covid-19.

Gelaran undian mobil listrik pertama kali ini juga mendukung peningkatan infrastruktur kendaraan listrik, yang dicanangkan pemerintah dalam upaya mencapai target zero emission di 2060.

Heru Cemaskan Penghapusan Pajak Kendaraan Listrik

Heru menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta untuk mencari alternatif pendapatan selain PKB. 

Indonesia-Korsel Jalin Kerja Sama Pengembangan Pusat E-Mobility

Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan melakukan kerja sama pengembangan pusat E-mobility. Dengan adanya kerja sama itu, pemerintah Indonesia mendapatkan hibah USD15 juta untuk pelaksanaan proyek tersebut. 

Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan sejumlah program yang dikerjasamakan dalam proyek tersebut adalah, pusat konversi motor BBM menjadi motor listrik. 

Lalu, proyek tersebut juga menyasar percepatan pengembangan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Dan stasiun pengisian baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU), serta service center kendaraan listrik di Indonesia. 

Kerja sama ini bertujuan agar Indonesia bisa mengelola ekosistem kendaraan listrik. Program ini juga menggunakan analisis empiris pada prasarana, membangun infrastruktur EV, pemberdayaan SDM dan memberikan pendampingan dalam penyususan strategi percepatan penerapan E-Mobility sekaligus kebijakan pengembangannya. 

Kerja sama E-Mobility antara Indonesia-Korea Selatan sudah sejalan dengan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). 

Selain itu, hal ini juga menjadi komitmen keduanya untuk mempercepat transisi energi. Serta menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang lebih baik. 

Pemerintah Anggarkan Dana Rp1 Miliar untuk Mobil Listrik Pejabat PNS

Pemerintah menganggarkan dana Rp1 miliar untuk alokasi pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bagi pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 49/2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meneken Peraturan Menteri Keuangan nomor 49/2023 itu pada 28 April lalu. Peraturan tersebut berlaku sejak 3 Mei 2023.

Pada aturan ini tertera Standar Biaya Masukan (SBM) untuk mobil listrik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam lampiran, dijelaskan berbagai standar biaya masukan untuk pengadaan-pengadaan, termasuk kendaraan listrik.

Untuk motor listrik, dianggarkan maksimal Rp28 juta per unit. Sedangkan kendaraan listrik untuk operasional kantor dianggarkan maksimal Rp430 jutaan per unit. 

Adapun mobil listrik untuk pejabat Eselon I dianggarkan maksimal Rp967 juta atau hampir Rp1 miliar per unit. Sementara mobil listrik bagi pejabat Eselon II dianggarkan maksimal Rp746 juta per unit.

Lewat aturan tersebut, pemerintah mengatur harga satuan, tarif, dan indeks yang dapat digunakan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pemerintah untuk 2024.

Korea Selatan Perkuat Pengembangan Pusat E-Mobility di Indonesia

1797 Mobil Listrik Terjual Sepanjang Awal 2023

Data penjualan mobil listrik di Indonesia selama awal 2023 sudah terjual hingga 1.797 unit. Hal itu tak terlepas dari insentif yang diberikan pemerintah untuk ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dan kesiapan infrastruktur di dalam negeri.

Namun, angka tersebut masih jauh dari data penjualan pada 2022 yang naik signifikan hingga 15.437 unit. 

Padahal, pemerintah sudah memberi insentif berupa tax holiday 20 tahun untuk industri produsen kendaraan bermotor dan komponen utamanya, serta tax holiday industri logam dasar hulu besi. 

Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan PPNBM 0% khusus mobil listrik, MFN Incompletely Knock Down (IKD) 0%, bea masuk impor Completely Knock Down (CKD) 0%, bebas PPN impor mesin dan peralatan pabrik, serta diskon PPN dari 10% menjadi 1% yang sudah berlaku sejak 1 April 2023. 

Namun, minimnya penjualan mobil listrik tahun ini mungkin dipicu tantangan yang dihadapi, yakni penyediaan infrastruktur pengisian baterai atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). 

Sejauh ini, sebanyak 616 SPKLU disediakan oleh PLN dan enam unit SPKLU disediakan oleh Pertamina. Namun, SPKLU masih terpusat di Pulau Jawa, Sumatera dan Bali.

Luhut Minta Pengkritik Subsidi Mobil Listrik Menemuinya

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan mengritik subsidi mobil listrik yang gencar digelontorkan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan membantah kritik soal mobil tersebut dan meminta Anies untuk menemuinya agar diberi penjelasan.

Kritik itu disampaikan Anies di hadapan ribuan pendukungnya di Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut Anies mendorong warga untuk menggunakan kendaraan listrik bukan solusi untuk mengatasi persoalan lingkungan, terutama polusi udara.

Anies mengungkapkan, warga yang mampu membeli mobil listrik bukanlah orang-orang yang layak diberikan subsidi. Ia justru mendorong kendaraan umum berbasis listrik untuk dihadirkan secara massal untuk mengatasi persoalan lingkungan.

Namun, kritik yang disampaikan Anies itu langsung menuai protes dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Luhut, studi komprehensif mengenai mobil listrik sudah dilakukan di seluruh dunia.

Kepada wartawan, Luhut meminta Anies mendatangi dirinya untuk mendapatkan penjelasan.

"Mengenai mobil listrik sudah ada studi komprehensif. Saya kita di seluruh dunia bukan hanya kita. Jadi jangan lawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu. Suruh datang ke saya bisa saya jelaskan bahwa itu tidak benar omongannya," ujar Luhut.

Saat ini, pemerintah gencar memberikan subdisi untuk mobil listrik yang besarannya bervariasi. Pemerintah menyubsidi untuk setiap mobil listrik mulai dari Rp35 juta hingga Rp80 juta yang hanya diberikan ke kendaraan yang memiliki tingkat komponen dalam negeri minimal 40%.

Anies Menilai Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik Salah Sasaran

245 Mobil Listrik untuk KTT ASEAN 2023 Tiba di Labuan Bajo

Sebanyak 245 kendaraan listrik tiba di Labuan Bajo. Rencananya, ratusan mobil itu akan digunakan oleh para kepala negara ASEAN, serta para delegasi pada penyelenggaraan KTT ASEAN Summit di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT pada 9-11 Mei 2023 mendatang.

Saat ini ratusan kendaraan sudah terparkir di plataran parkir Kantor Bupati Manggarai Barat. Penggunaan kendaraan listrik pada perhelatan internasional ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan penggunaan energi baru dan terbarukan.

Penggunaan kendaraan listrik juga sempat digunakan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 sebelumnya.

PLN Siapkan 616 SPKLU di 237 Lokasi Selama Mudik Lebaran 2023

PT PLN menyiapkan 616 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang dapat digunakan para pemudik yang melakukan perjalanan menggunakan kendaraan listrik.

Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengatakan seluruh SPKLU ini sudah tersebar hingga 237 lokasi di seluruh Indonesia. Pemudik yang menggunakan mobil listrik tidak perlu khawatir selama melakukan perjalanan.

"PLN memastikan infrastruktur pendukung kendaraan listrik tersedia di jalur mudik sehingga memudahkan pengguna mobil listrik yang mudik untuk melakukan pengisian daya," kata Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo, Senin, (3/5/2023).

Dia menjelaskan SPKLU PLN mampu melayani tiga jenis pengisian daya untuk mobil listrik, yakni medium charging, fast charging, hingga ultra fast charging.

Simak Cara Konversi Motor BBM ke Listrik dengan Subsidi Rp7 Juta

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk mengkonversi sepeda motor BBM menjadi motor listrik. Masyarakat yang bersedia mengkonversi motornya akan diberi bantuan senilai Rp7 juta/unit.

Masyarakat yang hendak mengkonversi sepeda motornya, bisa langsung mendaftar di laman Ditjen Energi Terbarukan yakni ebtke.esdm.go.id/konversi. Permohonan konversi akan langsung dicek dan ditindaklanjuti pihak bengkel terdekat yang sudah bekerja sama dengan pemerintah dalam program ini. 

Setelah dikonversi motor anda akan melewati masa pengujian dan baru bisa digunakan setelah dinyatakan laik jalan yang dilengkapi dengan sertifikat uji tipe dan sertifikat registrasi uji tipe. 

Konversi sepeda motor dilakukan sebagai upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,8% di 2030. Bantuan ini berlaku dua tahun yakni 2023-2024 dengan target 1 juta motor baru dan konversi. 

Dirjen Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menyatakan, bantuan koversi motor untuk 2023 disiapkan pemerintah untuk 50 ribu unit. Pada 2024 disiapkan 150 ribu unit dengan total anggaran Rp1,75 triliun.