Soal Regulasi Mobil Listrik, Pramono: Harus Ada Aturan yang Adil bagi Semuanya

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempersiapkan kebijakan baru terkait kendaraan listrik, menyusul pertumbuhan kepemilikan yang melonjak signifikan di Ibu Kota. Hingga saat ini 63 persen dari seluruh unit mobil listrik nasional berada di Jakarta, dengan tingkat pertumbuhan mencapai 33 persen pada triwulan II 2026.

"Di Jakarta dibandingkan dengan di seluruh Indonesia, mobil listriknya paling banyak persentasenya. Bukan hanya mobil listrik, tetapi hybrid juga paling banyak," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Kamis, 30 Juli 2026. 

Ia menambahkan bahwa ke depan akan semakin berkembang kendaraan berbahan bakar hidrogen yang juga diprediksi akan banyak digunakan di Jakarta.

Pramono menyatakan bahwa kebijakan insentif seperti pembebasan pajak, three-in-one, dan ganjil-genap selama ini menjadi faktor utama tingginya pertumbuhan kendaraan listrik di Jakarta. Namun, ia menekankan perlunya aturan yang adil dan seimbang untuk menjaga penerimaan daerah sekaligus mendukung transisi energi dan target net zero emission. 

"Harus ada fairness, harus ada aturan yang adil bagi semuanya," tegasnya. Data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menunjukkan bahwa 78 persen pemilik mobil listrik menjadikannya sebagai kendaraan kedua atau seterusnya, bukan kendaraan utama. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan baru agar tetap berpihak pada upaya penurunan emisi karbon tanpa mengorbankan potensi pendapatan daerah.

Pemprov DKI saat ini masih menunggu finalisasi regulasi dari pemerintah pusat sebagai acuan sebelum menerapkan aturan baru. 

"Kami menunggu finalisasi itu dan Pemerintah DKI Jakarta akan mengatur mengenai hal tersebut," pungkas Pramono. 

Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang lebih berkelanjutan dan sejalan dengan komitmen Jakarta sebagai kota global yang ramah lingkungan.