Pemkot Malang Pertimbangkan Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas

Malang: Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mencari cara baru untuk menekan pengeluaran operasional imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Salah satu opsi yang disiapkan adalah mengganti kendaraan dinas berbahan bakar minyak dengan mobil listrik.

Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, mengatakan kajian tersebut masih berada pada tahap simulasi. Pemerintah kota sedang menghitung apakah penggunaan kendaraan listrik benar-benar dapat mengurangi beban pengeluaran daerah dalam jangka panjang.

"Jadi begini apabila ada case seperti ini kami melakukan pemodelan, sedang disimulasikan angka investasinya berapa dan penghematannya yang bisa dilakukan bisa meng-cover kenaikan ini atau tidak," kata Erik, di Malang, Jumat, 12 Juni 2026.
 

Menurut Erik, kajian tersebut tidak hanya membahas potensi penghematan biaya BBM. Pemkot Malang juga mulai memetakan kebutuhan investasi awal serta skema pengadaan kendaraan listrik yang paling memungkinkan untuk diterapkan.

Opsi pembelian unit secara langsung maupun sistem sewa kendaraan sama-sama dibahas dalam internal pemerintah kota. Sejumlah merek kendaraan listrik juga mulai dipelajari untuk melihat kecocokan spesifikasinya dengan kebutuhan operasional aparatur.

"Pastinya menyikapi hal ini dengan memformulasikan opsi untuk kendaraan dinas yang basisnya BBM menjadi listrik. Kami sedang dikaji terlebih dahulu," ujar Erik.


Ilustrasi kendaraan dinas Kota Malang. Metrotvnews.com/Daviq Umar Al Faruq

Jika program elektrifikasi benar-benar dijalankan, kendaraan dinas berbahan bakar minyak disebut berpotensi dilepas secara bertahap. Pemkot Malang juga memastikan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik tidak menjadi persoalan.

"Kalau soal ketersediaan SPKLU dengan PLN tak ada masalah," ucap Erik.

Di sisi lain, Pemkot Malang kini tengah memperketat efisiensi anggaran agar pelayanan publik tidak terganggu akibat kenaikan biaya operasional. Berbagai sektor mulai dievaluasi untuk memastikan program prioritas pemerintah tetap berjalan di tengah tekanan fiskal daerah.

"Kami berupaya agar kondisi kenaikan harga BBM tetap membuat layanan publik bisa berjalan optimal," pungkas Erik.