Swasembada Energi, Pemerintah Harus Sediakan Energi secara Murah dan Mudah

Jakarta: Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Yayan Satyakti menuturkan indikator swasembada energi diukur berdasarkan penyediaan harga energi yang terjangkau dan akses energi yang mudah. Dia menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyediakan energi sebagai barang publik menjadi hal yang sangat krusial.

"Sehingga tujuan swasembada energi ini yaitu pemerintah mampu menyediakan pasokan energi secara mudah dan murah," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa, 22 Oktober 2024.

Dengan pemerintah menyediakan beragam pasokan, harga energi akan semakin murah dan semua lapisan masyarakat bisa menikmati kebutuhan energi. Di bidang transportasi, Yayan mendukung pengembangan biofuel atau bahan bakar nabati dan bioetanol untuk menggantikan bahan bakar fosil.

"Akan tetapi kebijakan ini harus affordable atau terjangkau bagi masyarakat," ucap dia.

Namun yang perlu diingat, lanjut Yayan, ketika biaya energi semakin murah, inovasi teknologi pembangkit harus efisien dan produktif. Pasalnya, jika pemerintah atau stakeholder menggunakan jenis teknologi yang lama, maka membutuhkan pembiayaan yang lebih mahal.

"Teknologi pembangkit juga harus kompetitif, sehingga terjadi penghematan sumber daya input. Namun, ini semua membutuhkan investasi," tegas Yayan.
 

Baca juga: Kabinet Merah Putih Harus Bisa Realisasikan Janji Presiden soal Energi

 

Kedaulatan energi jadi fokus kerja Kabinet Merah Putih

Terpisah, Bahlil Lahadalia yang baru dilantik oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan swasembada atau kedaulatan energi menjadi fokus kerja Kabinet Merah Putih dalam lima tahun ke depan. Kementerian ESDM dianggap sebagai garda terdepan dalam pencapaian kedaulatan energi.

"Harapan Bapak Presiden Prabowo dalam berbagai pidatonya di MPR itu mendorong kedaulatan energi. Nah, kalau bicara tentang kedaulatan dan kemandirian energi, maka kementerian yang paling garda terdepan itu Kementerian ESDM," ucap dia.

Bahlil pun mengungkapkan dalam 100 hari kepemimpinannya di Kementerian ESDM akan melakukan pembenahan terhadap izin yang masih tumpang tindih dan tidak cepat dalam mengeluarkan persetujuannya.


(Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Foto: Medcom.id/Fachri)

Hal ini, katanya, kerap ditemukan pada perjanjian tingkat layanan atau service level agreement (SLA) yang merupakan kontrak tertulis antara penyedia layanan dan pelanggan yang mendefinisikan tingkat layanan yang akan diberikan.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita SLA-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," jelas Bahlil.

Pembenahan ini juga termasuk aturan di subsektor mineral dan batubara (Minerba) yang kini masih tumpang tindih. Bahlil menyatakan akan melakukan perbaikan yang dapat menguntungkan baik pemerintah maupun badan usaha.

"Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Nah ini kita akan melakukan perbaikan, supaya tidak menyandera pejabat, juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," tegas Bahlil.