HUT ke-51 Dinilai Jadi Momen Perpisahan PDIP dengan Jokowi

Jakarta: Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai momen Hari Ulang Tahun ke-51 PDI Perjuangan jadi titik pisah partai banteng dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Hal itu terlihat dari isi pidato Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Khoirul mengatakan materi pidato Megawati kali ini juga cukup banyak diisi dengan materi-materi curhat dan keluh kesah. Meski, sama sekali tidak menyebut nama Jokowi.

"Namun materi-materi pidato Megawati sebenarnya berisi sentilan dan pukulan politik yang dialamatkan pada pribadi Jokowi,” ungkap Khoirul kepada Media Indonesia, Kamis, 11 Januari 2024.

Seperti penentuan pasangan calon yang akan diusung. Megawati menyebut hal itu merupakan kewenangan partai politik.

"Bukan yang lain. Mega jelas sedang menyinggung Jokowi yang telah menggunakan kekuasaan untuk mengutak-atik, cawe-cawe, hingga melemahkan kedaulatan partai-partai politik,” ungkap Khoirul.
 

Baca juga: Megawati Kritik Soal Hukum dan Kekuasaan

Selain itu, penjelasan Megawati memberikan tugas kepada Capres-Cawapres dinilai sebagai klarifikasi mengenai konsep petugas partai yang belakangan digugat Jokowi. Hal itu dikonfirmasi oleh tudingan-tudingan Mega yang protes pada praktik kekuasaan yang dianggap mempermainkan hukum hingga melanggar etika dan moral politik untuk melanggengkan kekuasaan.

“Mega juga mencoba memukul perilaku kekuasaan saat ini dengan menggunakan ekspresi keras No, no, no yang dia (Megawati) ulang tiga kali,” tegasnya.

Khoirul menilai ekspresi keras Megawati itu mengindikasikan banteng ketaton atau banteng yang terluka. PDI Perjuangan siap ngamuk kepada pihak yang melukainya.

“Statemen Megawati ini tampaknya menjadi penegasan titik pisah antara PDIP dengan Jokowi,” tuturnya.

Khoirul menyebut Mega secara resmi telah memainkan peran kekuatan oposisi. Megawati lagi-lagi menuding terjadinya praktik kekuasaan saat ini yang mirip Orde Baru.

"Praktik kekuasaan mirip Orba ia contohkan dengan adanya intimidasi jelang Pemilu, lemahnya penyelenggara Pemilu, netralitas TNI, Polri, praktik politik pecah belah, dan lainnya,” ujar Khoirul.