100 Sekolah Rakyat Beroperasi Penuh Awal Agustus

Jakarta: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyatakan 100 Sekolah Rakyat mulai beroperasi penuh pada awal Agustus 2025. Pengoperasian sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan.

Cak Imin menjelaskan pelaksanaan program Sekolah Rakyat itu sebagai implementasi perintah Presiden RI Prabowo Subianto dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

"Insyaallah pada awal Agustus nanti, tuntas 100 Sekolah Rakyat sudah beroperasional penuh sebagai sekolah rintisan,” kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Rabu, 9 Juli 2025.

Cak Imin menjelaskan program Sekolah Rakyat menjadi upaya pengentasan kemiskinan lantaran menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pendidikan berkualitas.

Sebab, melalui pendidikan, peserta didik dari latar belakang miskin ekstrem ini akan memiliki daya saing dan kemampuan untuk menjadi mandiri menggunakan ilmu yang mereka dapat.
 

Baca: Khofifah Pastikan Sekolah Rakyat di Jatim Siap Beroperasi 14 Juli

Oleh karena itu, Undang-undang Dasar Republik Indonesia juga telah mewajibkan 20 persen anggaran APBN digunakan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat.

“Salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan di tanah air kita ini adalah melalui pendidikan. Makanya pendidikan, menggunakan perintah Undang-Undang Dasar, 20% dari anggaran APBN kita adalah untuk pendidikan,” ujarnya.

Cak Imin menegaskan melalui program Sekolah Rakyat, orkestrasi pengentasan kemiskinan akan berjalan lebih cepat dan efektif.

Terlebih, peserta didik yang disasar adalah para anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrem berdasarkan verifikasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Nah, dalam konteks itu ada langkah cepat agar kemiskinan ini kita putus mata rantainya dengan cepat dan efektif, terutama yang di desil 1 (miskin ekstrem),” ujar dia.

“Kita mendirikan Sekolah Rakyat. Ini ide, inisiatif, dan perintah langsung Presiden. Sehingga Inpres 8 Tahun 2025 ini menindaklanjuti semua pelaksanaan itu,” sambungnya.

Di sisi lain, Menko Muhaimin menyatakan Kemenko PM juga akan terus mengorkestrasikan kementerian/lembaga terkait agar Inpres 8/2025 dapat berjalan secara maksimal.

Hal itu dilakukan demi mewujudkan target kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2026 yang diamanahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.