Jurus Pemerintah Kembangkan Ekosistem Keuangan Syariah dan Industri Halal

Jakarta: Pemerintah menyatakan akan memaksimalkan pemanfaatan industri makanan dan minuman halal sebagai upaya menjadikan Indonesia sebagai raja ekonomi syariah dunia. Selain itu, Indonesia juga masih memiliki ruang besar untuk memperkuat sektor keuangan syariah serta media dan rekreasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dalam memperkuat kemandirian dan pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerintah melakukan beberapa strategi komprehensif untuk mengembangkan ekosistem keuangan syariah dan industri halal.

Pertama, jelas dia, memperluas akses pembiayaan syariah melalui skema inovatif seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dan Bullion Bank. Penyaluran KUR Syariah selama 10 tahun terakhir (2015-2025) telah mencapai Rp75 triliun untuk 1,3 juta debitur dan realisasi Bank Bullion sejak peluncurannya pada Februari 2025 sudah mencapai total 45 ton emas yang dapat diintegrasikan dengan instrumen sosial seperti wakaf produktif.

"Potensi industri emas yang diproduksi oleh tambang kita itu satu tahun bisa memproduksi hampir 110 ton emas, sehingga tentu ini bisa menjadi underlying untuk ekonomi syariah, dan menjadi penting untuk disimpan oleh pesantren," tegas Airlangga dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 9 Oktober 2025.

"Kalau pesantren menyimpan atau menabung emas, maka tentu mau ada gonjang-ganjing ekonomi global, yang nilainya selalu tinggi, recession proof, dan turbulent proof adalah emas. Hal ini yang perlu terus kita dorong," sambung dia.
 

Baca juga: Wujudkan Mimpi Jadi Raja Ekonomi Syariah Dunia, RI Manfaatkan Industri Makanan Halal

 

Tingkatkan literasi hingga percepat digitalisasi

Kedua, beber Airlangga menambahkan, meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusi (DNKI) tentang perluasan dan pendalaman akses keuangan syariah di seluruh Indonesia.

Ketiga, mempercepat digitalisasi melalui integrasi sistem SIHALAL dalam mempercepat pengajuan sertifikat halal yang telah mencapai 5,9 juta sertifikat halal di 2025 dari target 10 juta sertifikat, platform wakaf digital, dan e-commerce halal yang menghubungkan produsen lokal dengan pasar global.

"Dengan sinergi antara penguatan akses pembiayaan, literasi, dan transformasi digital, kita dapat membangun ekosistem keuangan syariah dan industri halal yang kokoh, inklusif, dan berdaya saing tinggi," ungkap Airlangga.


(Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: dok Kemenko Perekonomian)
 

Dorong inovasi melalui sinergi

Selain itu, pemerintah mendorong inovasi baru dengan sinergi seluruh stakeholder, seperti pengembangan Pusat Informasi Terpadu Zakat, Infak, dan Sedekah serta perluasan fitur Sukuk Bank Indonesia (SUK-BI) bagi investor non bank dan non residen.

Pemerintah juga telah memfasilitasi empat Kawasan Industri Halal (KIH) yaitu di Jababeka Cikarang, Serang, Bintan, dan Sidoarjo, serta Indonesia Islamic Financial Center (IIFC). Langkah ini akan memperluas partisipasi publik dalam mendukung ekonomi dan keuangan syariah nasional.

"Ekonomi syariah bukan hanya tentang halal dan haram, melainkan jalan menuju pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan semangat optimis namun waspada, mari kita bersinergi menjadikan ekonomi syariah sebagai motor penggerak menuju Visi Indonesia Emas 2045," tegas Airlangga.