Politikus PDIP Nilai Amnesti Hasto Cerminan Komitmen Semangat Rekonsiliasi

Jakarta: Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Hardiyanto Kenneth mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi dinamika hukum dan politik yang tengah dihadapi Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Ia menilai pemberian amnesti terhadap Sekjen DPP PDIP tersebut cerminan dari kedewasaan berpolitik, serta komitmen terhadap semangat rekonsiliasi kebangsaan.

"Izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto atas sikap kenegarawanan dan jiwa besar beliau dalam menyikapi dinamika politik dan hukum yang saat ini tengah mewarnai perjalanan demokrasi bangsa kita," ujar Kenneth dalam keterangannya, Minggu, 3 Agustus 2025.

Kenneth mengatakan langkah tersebut tidak mudah untuk diambil. Sebagai tokoh nasional, Prabowo dinilai memiliki kepekaan politik tinggi. 

"Langkah Bapak Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan sikap terbuka, solutif, dan menjunjung tinggi semangat rekonsiliasi. Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi inilah wujud dari keberanian moral dan keteguhan dalam menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya," ujar Kenneth.

Menurut dia, pemberian amnesti bukan sekadar tindakan hukum, tetapi keputusan politik yang menunjukkan adanya visi jangka panjang dalam menjaga kohesi sosial dan demokrasi. Ia menilai, Prabowo telah menunjukkan kualitas sebagai negarawan sejati, bukan hanya sebagai pemimpin partai atau elite pemerintahan.

"Amnesti ini bukan hanya soal hukum. Ini soal sikap politik yang berpandangan jauh ke depan. Keberanian untuk memaafkan dan merangkul adalah kekuatan sejati dalam membangun bangsa," ucap Kenneth.
 

Baca juga: Momen Hasto Bertemu Megawati Setelah Bebas dari Tahanan

Kenneth juga menyebut bahwa Sekjen demisioner PDIP Hasto Kristiyanto tetap merupakan bagian penting dari proses demokrasi nasional. Meskipun, dalam perjalanan politiknya tidak luput dari kontroversi, 

Dalam negara hukum yang demokratis, penyelesaian konflik semestinya dilakukan melalui mekanisme politik dan hukum yang adil, proporsional, dan berpihak pada persatuan bangsa. Ia juga mengapresiasi tim kuasa hukum dalam memperjuangkan keadilan.

"Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya. Semoga integritas dan keteguhan ini terus menjadi inspirasi bagi para penasihat hukum di seluruh negeri ini," ujar Kenneth.

DPR menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti terhadap 1.116 orang terpidana. Salah satunya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-undang tentang pencabutan akibat dari pemidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana.