PKS: Efisiensi Wajib, tapi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Mesti Ditambah

Jakarta: Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera merespon soal rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan efisiensi anggaran negara hingga Rp750 triliun. Mardani mengungkapkan pemerintah memang harus melakukan penghematan anggaran negara. 

"Penghematan perlu bahkan wajib. Tapi mesti dibedah mana yang dihemat dan mana yang ditambah. Biar jelas fokus dan prioritasnya," kata Mardani, kepada Media Indonesia, Minggu, 16 Februari 2025.

Namun, ia menilai perlu dilihat apakah sektor tersebut perlu anggarannya kena efisiensi. Mardani mencontohkan, anggaran pendidikan dan kesehatan semestinya ditambah, bukan dikurangi.

"Misal untuk pendidikan mesti ditambah. Untuk kesehatan mesti ditambah. Untuk menyediakan pekerjaan termasuk honorer yang dijadikan P3K wajib ditambah. Untuk desa wajib ditambah," ungkapnya.

Mardani mengungkapkan pemetaan anggaran perlu dilakukan lebih rinci ke depannya. Agar jelas mana saja anggaran yang tidak produktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

"Jadi hemat yang tidak perlu berikan pada yang memperkuat kelas menengah dan pedesaan," katanya.
 

Baca juga:  Legislator NasDem Dukung Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun Demi Keberhasilan Program

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan penghematan anggaran akan dilakukan hingga tiga putaran. Totalnya mencapai Rp 750 triliun.

Adapun, pada tahap pertama, penghematan anggaran telah mencapai Rp 306,69 triliun. Penghematan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kemudian, pada tahap kedua, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp308 triliun. Namun, dia tidak mengungkapkan timeline pelaksanaan penghematan putaran kedua tersebut.

Lalu, pada tahap ketiga, penghematan akan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana dividen yang ditargetkan BUMN mencapai Rp300 trliun. Menurutnya, dari total tersebut, sebesar Rp200 triliun digunakan untuk negara dan Rp100 triliun dikembalikan ke BUMN.

"Dividen dari BUMN Rp 300 triliun, Rp 100 triliun dikembalikan (ke BUMN), totalnya kita punya Rp750 triliun. (USD) 24 miliar terpaksa saya pakai untuk makan bergizi, rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya, makan enak, enggak apa-apa," kata Prabowo.