Korea Utara Sahkan UU Pembangunan Perkotaan untuk Perbaiki Kualitas Hidup

Pyongyang: Parlemen Korea Utara kembali mengesahkan sebuah undang-undang pembangunan perkotaan yang bertujuan memperbarui lingkungan kota dan meningkatkan kualitas hidup warganya.

Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) menyebut kebijakan bertajuk “Regional Development 20×10 Policy," yang difokuskan untuk memodernisasi kota-kota pusat dan daerah, telah ditinjau dan diadopsi dalam sesi komite tetap Majelis Tertinggi Rakyat pada Minggu.

Menurut KCNA, langkah ini dirancang “untuk memastikan masyarakat daerah menikmati kehidupan material yang setara dengan warga ibu kota serta hidup sehat tanpa kekhawatiran, dalam lingkungan yang berbudaya dan higienis seperti di ibu kota.”

Media tersebut juga mengutip pernyataan Kim Jong-un dalam sebuah acara peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit dan kompleks rekreasi di Kabupaten Kangdong pada Februari lalu. 

Saat itu, Kim mengatakan, “Hasil ideal dari kebijakan pembangunan daerah adalah menjadikan seluruh negeri berada pada tingkat budaya yang sama dengan membangun daerah-daerah agar sama indahnya dengan ibu kota dan mentransformasi lingkungan masyarakat daerah untuk kehidupan yang berbudaya.”

Walau tidak ada rincian tambahan mengenai isi undang-undang tersebut, aturan baru itu tampak dirancang untuk memperketat kendali pemerintah pusat atas arah pembangunan perkotaan sekaligus membendung perluasan kota yang tidak terencana.

Pengesahan ini juga muncul menjelang kemungkinan Kim Jong-un menegaskan kembali program unggulannya di bidang pembangunan daerah dalam kongres utama Partai Buruh awal tahun depan.

Melalui Regional Development 20×10 Policy yang diluncurkan tahun lalu, Kim menargetkan pembangunan pabrik modern di 20 kota dan kabupaten setiap tahun selama satu dekade sebagai upaya meningkatkan kondisi kehidupan di wilayah regional.

Baca juga:  Korut Sebut Dukungan AS terhadap Kapal Selam Nuklir Korsel sebagai Konfrontasi