Pita Limjaroenrat di Jakarta: Demokrasi Butuh Nilai, Bukan Sekadar Prosedur

Jakarta: Mantan pemimpin Partai Move Forward asal Thailand, Pita Limjaroenrat, menyampaikan seruan kuat untuk membangun kembali ketahanan demokrasi di Asia Tenggara melalui penguatan masyarakat sipil, reformasi institusional, serta kepemimpinan politik yang berbasis nilai. 

Hal ini ia sampaikan dalam forum diskusi publik Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bertajuk "Democratic Resilience: Rule of Law, Institutional Reform, and the Role of Civil Society" di Jakarta, Rabu 30 April 2025.

Pita menekankan bahwa masyarakat sipil bukan hanya pelengkap, tetapi justru fondasi penting dalam membangun demokrasi yang tangguh.

“Tanpa organisasi masyarakat, ketika terjadi kekejutan, resiliensi demokrasi artinya sistem yang bisa mengembangkan diri, dan bisa menahan kekejutan,” tegas Pita.

Ia merujuk pada pengalamannya memimpin Partai Move Forward, yang memenangi suara terbanyak dalam pemilu Thailand 2023 namun kemudian diblokir oleh mekanisme hukum dan politik yang tidak demokratis.

Menurutnya, peristiwa ini menjadi cermin bahwa demokrasi tidak cukup dijaga hanya oleh institusi formal, tetapi juga oleh masyarakat sipil yang aktif dan kritis.

“Jika institusi gagal, masyarakat sipil harus siap menopang. Demokrasi tidak bisa berdiri sendiri tanpa masyarakat sipil,” lanjutnya.

Visiting Fellow di Harvard Kennedy School ini juga mengangkat bahaya populisme politik yang sering kali memanfaatkan ketimpangan dan emosi publik tanpa memberikan solusi struktural. Ia menolak gagasan bahwa populisme dapat dipadamkan hanya dengan menjelekkan ide tersebut, tanpa memberikan alternatif nyata bagi masyarakat.

“Jika Anda menghilangkan populisme dan mengatakan bahwa itu buruk, tapi Anda tidak memiliki jalan alternatif, tentu saja orang akan memilih uang helikopter secara langsung,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya menggeser politik dari pendekatan transaksional ke pendekatan berbasis produktivitas dan keadilan.

Sebagai penutup, Pita menyerukan agar negara-negara di Asia Tenggara tidak hanya menjadi korban sistem yang stagnan, tetapi juga berani membangun sistem yang lebih demokratis dan inklusif dari dalam.

“Saya percaya, untuk demokrasi yang kuat, kita butuh masyarakat sipil yang kuat, sistem hukum yang adil, dan generasi pemimpin yang menjunjung nilai.” (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga:  Surya Paloh: Sistem Demokrasi Saat Ini Buat Anak Bangsa Apatis