Apresiasi AS, Presiden Suriah Umumkan Gencatan Senjata Antarsuku Secara Menyeluruh

Damaskus: Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa secara resmi mengumumkan pelaksanaan gencatan senjata antarsuku secara menyeluruh dan permanen di seluruh wilayah negara tersebut. Keputusan ini diumumkan di tengah situasi genting yang sedang melanda kota Sweida dan sekitarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menjaga persatuan rakyat dan wilayah Suriah serta menekankan bahwa gencatan senjata ini bertujuan untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut.

"Dalam rangka menjaga kesatuan tanah air dan keselamatan rakyat Suriah, serta atas dasar tanggung jawab nasional dan kemanusiaan, maka Kepresidenan Republik Arab Suriah mengumumkan gencatan senjata menyeluruh dan permanen di seluruh wilayah Suriah," demikian isi pernyataan resmi kantor kepresidenan Suriah yang dirilis pada 19 Juli 2025.

Melansir Royanews, Presiden Sharaa dalam siaran tv Suriah juga mengungkapkan bahwa Suriah telah menerima berbagai seruan internasional untuk ikut campur dan menstabilkan situasi di Sweida. Ia secara tegas menyalahkan campur tangan Israel atas memanasnya kembali konflik di selatan dan Damaskus.

"Kami telah menerima ajakan internasional untuk turun tangan dalam peristiwa di Sweida dan memulihkan keamanan nasional," ujar Al.

Presiden Sharaa menekankan bahwa hanya negara Suriah yang berhak memulihkan otoritas dan menjaga kedaulatan di seluruh wilayahnya.

"Negara Suriah sendiri yang mampu menjaga kewibawaan dan kedaulatan di seluruh wilayahnya," tegasnya.

Dalam pidatonya, Presiden juga menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Amerika Serikat.

"Kami menghargai peran Amerika Serikat dalam menegaskan kembali dukungannya terhadap Suriah dan kesatuannya," katanya.

Presiden juga memuji peran kelompok-kelompok lokal dan menyerukan segera dihentikannya seluruh bentuk permusuhan.

"Kami berterima kasih kepada suku-suku atas sikap heroik mereka dan menyerukan gencatan senjata total," kata Sharaa. Ia menambahkan bahwa seluruh komunitas Druze yang terhormat tidak boleh dihakimi berdasarkan tindakan segelintir orang.

Dalam deklarasi tertulis dari kantor Kepresidenan yang juga diterbitkan di kanal telegram, ditegaskan bahwa semua pihak tanpa kecuali harus mematuhi gencatan senjata, menghentikan kekerasan bersenjata, menjamin perlindungan warga sipil, dan memastikan bantuan kemanusiaan masuk tanpa hambatan.
 

Baca Juga: AS Umumkan Gencatan Senjata Israel–Suriah usai Konflik Berdarah di Sweida

"Rakyat diminta membuka ruang sebesar-besarnya bagi negara Suriah dan institusinya untuk menerapkan gencatan senjata secara bertanggung jawab demi menjamin kestabilan dan menghentikan pertumpahan darah," tertulis dalam pernyataan itu.

Pemerintah Suriah juga memperingatkan bahwa pelanggaran terhadap keputusan ini akan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan akan dihadapi dengan tindakan hukum sesuai konstitusi dan undang-undang yang berlaku.

"Kami akan menindak tegas siapa pun yang mencoba menyalakan kembali api sektarianisme. Suriah bukan medan bagi proyek-proyek separatis," tegas Presiden Sharaa.

Gencatan senjata ini menandai babak baru dalam upaya pemerintah memulihkan stabilitas nasional, khususnya di kawasan selatan yang telah lama bergejolak akibat ketegangan antarsuku dan aktor eksternal.

Pengumuman ini diberikan setelah Amerika Serikat sebelumnya mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Suriah setelah konflik berdarah yang menewaskan setidaknya 718 orang, mayoritas di wilayah Druze Sweida.

Melansir media Israel, perjanjian ini dicapai dengan dukungan dari negara-negara tetangga seperti Turki dan Yordania. Utusan Khusus AS untuk Suriah, Tom Barrack, menyampaikan bahwa kesepakatan ini disetujui oleh Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Bentrokan yang melibatkan kelompok Druze dan klan Badui telah menyebabkan lebih dari 718 korban jiwa, termasuk perempuan, anak-anak, dan tenaga medis, menurut laporan Syrian Network for Human Rights. Ratusan lainnya dilaporkan terluka, sementara ribuan warga mengungsi dari Sweida. Kondisi kemanusiaan memburuk dengan terputusnya listrik, kelangkaan air dan makanan, serta terbatasnya akses komunikasi.