Kalah dari Singapura-Vietnam, Rosan: Urus Izin Usaha di Indonesia Bisa Sampai 65 Hari

Jakarta: Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan iklim investasi Indonesia masih kalah dibandingkan negara tetangga yakni Singapura dan Vietnam.
 
Berdasarkan laporan Business Ready (B-Ready) 2024 dari Grup Bank Dunia, merilis hasil skor Indonesia pada pilar regulatory framework sebesar 63,98, lalu pada pilar public services skornya 63,44 dan 61,31 pada pilar operational efficiency.
 
"Kalau dilihat memang skornya Indonesia itu kurang lebih 63, yang mana berada nomor tiga di ASEAN, sesudah Singapura dan Vietnam," ujar Rosan di acara World Bank New Insight On The Business Environment In Indonesia, di Jakarta, Senin, 10 Februari 2025.
 
Rosan menuturkan dengan laporan tersebut, memotivasi pihaknya untuk melakukan perbaikan untuk menyediakan layanan publik yang mempermudah dunia usaha. Pasalnya, efisiensi investasi di Indonesia masih belum optimal.
 
Ia membeberkan pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu yang lama hingga 65 hari. Berbeda jauh dibandingkan negara-negara maju yang jauh lebih cepat dalam memproses izin bisnis.  
 
"Rata-rata negara maju itu hanya butuh satu sampai tiga hari untuk proses izin usaha. Ini akan menjadi evaluasi kami karena memang ini berhubungan erat dalam peningkatan iklim investasi," tegas mantan duta besar Amerika Serikat (AS) itu.
 

Baca juga: Demi Gapai Ekonomi Tumbuh 8%, RI Butuh Investasi Rp13.032 Triliun

(Ilustrasi investasi. Foto: Medcom.id)
 

Pemerintah harus permudah swasta bangun bisnis

 
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Grup Indikator Bank Dunia Norman Loayza menyampaikan Pemerintah Indonesia perlu mengkalibrasi kebijakan secara tepat untuk mempermudah pengembangan sektor swasta dalam membangun bisnis di Tanah Air.
 
Negara seperti berpenghasilan rendah dan menengah seperti Rwanda, Georgia, Kolombia, Vietnam, dan Nepal dilaporkan dapat mencapai iklim usaha yang kuat. Mereka dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam kualitas peraturan, kuatnya layanan publik dan sistem birokrasi yang efisien.
 
"Indonesia harus mengevaluasi layanan publik untuk kemudahan bisnis. Karena saya melihat skor Indonesia masih sekitar 60 dalam hal layanan publik dan efisiensi bisnis," sebut dia.