Konsistensi Pemerintah Mewujudkan Kemandirian Energi Didukung

Jakarta: Komitmen pemerintah menjaga kemandirian energi nasional didukung. Terutama, di tengah banyaknya isu-isu susulan terkait kuota impor SPBU swasta yang telah habis.

Apalagi, kata dia, pemerintah sudah memenuhi permintaan kuota impor BBM sebesar 110 persen. Persentase tersebut merupakan kuota impor tahun 2024.

"Artinya, secara perhitungan bisnis, SPBU swasta sudah mampu memenuhi target penjualan dan profit tahun 2025," kata Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, dalam keterangan tertulis, Senin, 22 September 2025.

Mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini menegaskan SPBU swasta jangan hanya berburu untung. Apalagi, tanpa niat mengabdi pada rakyat Indonesia.

"Jangan sampai hanya berburu untung di Indonesia, tetapi abai terhadap penyerapan tenaga kerja,” tegas Abdul Rahman.
 

Menurut Abdul Rahman, isu yang berembus merupakan alarm bagi pemerintah. Khususnya, untuk mengupayakan kemandirian energi tanpa dikte dari pihak luar.

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi/Istimewa

Karena itu, Abdul Rahman menyatakan mendukung penuh langkah pemerintah. Yakni, dengan mengarahkan SPBU swasta untuk bekerja sama dengan Pertamina.

“Keputusan yang dipimpin Menteri Bahlil telah menghasilkan skema kerja sama bisnis optimum, yang menguntungkan negara sekaligus memberi ruang bagi SPBU swasta untuk tetap beroperasi di sisa tahun 2025," kata Abdul Rahman.

Menurut dia, keputusan ini penting bukan hanya untuk menata pasar BBM. Tetapi juga sebagai fondasi jangka panjang.

"Mewujudkan kemandirian energi sesuai visi Asta Cita Presiden Prabowo,” kata Abdul Rahman.

Abdul Rahman menilai keputusan pemerintah ini memberi manfaat ganda yaktu konsistensi dalam pembangunan kemandirian energi nasional. Sekaligus, menciptakan mekanisme bisnis yang lebih sehat antara SPBU swasta dengan Pertamina sebagai representasi negara.