Organda Soroti Penguatan Hukum dan Regulasi Tangani ODOL

Yogyakarta: Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyoroti perlunya penguatan regulasi dan penegakan hukum dalam rangka menanggulangi permasalahan Over Dimensi dan Over Load (ODOL). Ketua Umum Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan, pihaknya di Organda merasa prihatin akibat kondisi masih maraknya kendaraan ODOL.
 
Di sisi lain, ia menyebutkan sektor angkutan jalan menjadi sektor yang terbuka 100 persen bagi pemodal asing. Sementara mayoritas pelaku usaha transportasi jalan adalah pengusaha nasional berskala kecil dan menengah.
 
"Oleh karena itu, perlu perlindungan dan kebijakan yang berpihak kepada pelaku transportasi lokal," ungka Adrianto dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 15 Oktober 2025.
 
Adrianto juga menekankan keberhasilan program Buy The Service (Teman Bus) dengan standar pelayanan minimal yang baik merupakan bukti keberhasilan sinergi antara pemerintah dan operator transportasi.
 
"Kami mengusulkan agar program Teman Bus tidak hanya dijalankan di perkotaan, tetapi juga diperluas hingga Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia," tambah dia.
 
Ia mengajak seluruh anggota Organda dan mitra terkait untuk berkomitmen meningkatkan kesadaran keselamatan, disiplin berkendara, serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan seluruh stakeholder untuk mewujudkan transportasi darat yang aman, nyaman, dan efisien.
 
"Mari bersama-sama kita wujudkan transportasi darat Indonesia yang maju, aman, dan berdaya saing tinggi," jelas Adrianto.
 

Baca juga: Menko AHY: Kebijakan Zero ODOL Tidak akan Ditunda, Efektif 2027

(Ilustrasi truk ODOL. Foto: Dok. Jasa Marga)
 

Gelar Mukernas

 
Organda menyampaikan pentingnya penyelesaian ODOL dalam Musyawarah Kerja Nasional ke IV yang digelar di Yogyakarta. Dalam Mukernas tersebut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan apresiasi atas kontribusi Organda dalam membangun sistem transportasi darat yang aman, berdaya saing, dan berkeadilan.
 
Sri Sultan juga menyoroti isu ODOL sebagai tantangan serius yang perlu ditangani dengan penegakan hukum yang adil, edukasi berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan pengawasan dan kesadaran publik.
 
"Saya kira semua daerah penting menyoroti isu ODOL ini karena ini erat kaitannya, bagaimana mencegah kejadian kecelakaan yang dikontribusi dari kendaraan ODOL," tutur Sri Sultan.
 
Gubernur menambahkan keselamatan harus menjadi budaya sosial yang tumbuh dari kesadaran, bukan sekadar ketakutan terhadap hukum, serta menegaskan pentingnya menempatkan keselamatan di atas kepentingan ekonomi dalam setiap aktivitas transportasi darat.