Menko AHY: Kebijakan Zero ODOL Tidak akan Ditunda, Efektif 2027

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) tidak akan ditunda. Kebijakan ini akan mulai diterapkan pada 2027.

Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan atau ODOL di Jakarta, AHY mengatakan isu kendaraan ODOL sudah menjadi perhatian nasional dan atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto dan DPR.

"Sehingga kita semua sepakat bahwa kebijakan zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan zero ODOL ini sudah berlaku efektif," kata AHY di Jakarta, Senin, 6 Oktober 2025.

Menurut dia, isu itu telah menghiasi media massa, media sosial, hingga menjadi perbincangan di berbagai forum, termasuk di warung-warung kopi.

"Intinya adalah semua concern terhadap kendaraan yang dianggap memiliki dampak dan konsekuensi yang tidak baik dalam berbagai aspek," ujar AHY.
 

Baca Juga:  Warga Geruduk Pos Dishub Bogor, Protes Truk Tambang Langgar Jam Operasional

Dalam rapat tersebut, pihaknya membahas berbagai upaya menyatukan langkah lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan zero ODOL di 2027.

Disebutkan rapat itu berfokus pada empat hal. Pertama, laporan hasil kajian dampak penerapan kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi dan perekonomian, serta perkembangan terkini oleh Kepala BPS.

Kedua, pengembangan sistem e-manifest terpadu angkutan barang yang akan disampaikan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Ketiga, dukungan sektor industri terkait karoseri, kawasan industri, teknologi pemantauan yang akan disampaikan Kementerian Perindustrian.

"Yang terakhir penyediaan akses pembiayaan sektor transportasi dan logistik akan disampaikan oleh pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dan Dirut dari BNI," ucap AHY.