Generasi Muda Diminta Sadar Iklim

Jakarta: Generasi muda diminta sadar atas isu-isu terkait iklim. Hal itu diserukan Yayasan Partisipasi Muda (YPM) bekerja sama dengan mahasiswa Program Studi Ilmu Sosiologi Universitas Mataram.

"Anak muda memiliki peran penting dalam mendorong perubahan politik yang berpihak pada bumi," kata Co-Founder dan Direktur Eksekutif YPM Neildeva Despendya dalam keterangan yang dikutip Minggu, 26 Oktober 2025.

Hal tersebut diungkap dalam diskusi Academia Politica. alam diskusi tersebut, mahasiswa diajak memahami hubungan antara politik, pariwisata, dan keberlanjutan lingkungan.

"Masa depan generasi muda sangat ditentukan oleh keputusan politik hari ini,” kata Neildeva.

Neildeva mengingatkan generasi muda supaya selalu mengingat nilai kebersamaan dan kesadaran lingkungan. Oleh karena itu, dia mengajak anak muda NTB untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan iklim dan politik publik melalui kampanye di media sosial dengan tagar PartisipasiUntukBumi.
 

Baca Juga:  Indonesia Siap Dukung Brasil dalam Forum COP30

Perwakilan lembaga riset SORCE, Raja Aditya Sahala, membahas dampak perubahan iklim terhadap terumbu karang dan pariwisata. Ia menyebut Indonesia memiliki keanekaragaman terumbu karang tertinggi di dunia, namun sekitar 36 persen di antaranya sudah rusak.

Menurut dia, terumbu karang tidak hanya penting bagi ekosistem laut, tetapi  menopang ekonomi pesisir dan pariwisata. Ia pun menekankan pentingnya konservasi berbasis komunitas melalui edukasi, restorasi, dan aksi bersih pantai.

"Menjaga terumbu karang berarti menjaga masa depan laut dan kehidupan masyarakat pesisir,” kata Raja. 

Sementara itu,  perwakilan Badan Pemuda Adat Nusantara NTB Lalu Kesuma Jayadi, menyoroti peran masyarakat adat dalam menjaga lingkungan. Ia menjelaskan, masyarakat adat Sasak memiliki kearifan ekologis yang tinggi.

"Kearifan lokal ini bisa menjadi solusi menghadapi krisis iklim dan degradasi lingkungan," ujar Lalu.



Lalu menambahkan pengakuan terhadap masyarakat adat sangat penting agar mereka bisa berperan lebih aktif dalam pengelolaan sumber daya alam. Sejak 2021, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendorong lahirnya perda pengakuan masyarakat adat di NTB sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak kelola mereka.

Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata NTB, Chandra Aprinova, menjelaskan pemerintah daerah memiliki tiga agenda besar saat ini. Yaitu, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. 

"Konsep pariwisata ini menekankan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tetap menghormati budaya lokal," tutur Chandra.

Chandra menyebut sejumlah program telah dijalankan pemerintah, seperti gerakan wisata bersih, pelatihan sumber daya manusia pariwisata, pengawasan industri pariwisata, dan promosi budaya. Dia memastikan, pariwisata berkelanjutan bukan hanya soal membangun destinasi baru, melainkan tentang bagaimana menciptakan pengalaman yang autentik, menarik, dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. 

"Lingkungan yang rusak berarti hilangnya daya tarik wisata, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat setempat," kata Chandra.