Pemerintah Mengedepankan Restorative Justice terhadap Anak yang Ditahan karena Demo

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan penegakan hukum harus berjalan adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini disampaikan saat meninjau langsung kondisi para tahanan yang terlibat dalam unjuk rasa pada akhir Agustus lalu, yang kini ditahan di Polda Metro Jaya.

Yusril memastikan pemerintah tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Ia menyempatkan berkomunikasi langsung dengan para tahanan, menanyakan kondisi, kebutuhan dasar, serta memastikan tidak ada perlakuan yang melanggar HAM. 

Menurut dia, negara berkewajiban menjamin perlindungan HAM setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menghadapi proses hukum. Pemerintah ingin memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, adil, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

"Pemerintah juga mengedepankan restorative justice, khususnya bagi tahanan anak yang terlibat dalam aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu," ujar Yusril, melalui keterangannya, Selasa, 9 September 2025.
 

Baca juga: Pemerintah bakal Menindaklanjuti Revisi UU Pemilu dan UU Parpol

Yusril menegaskan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa dari 68 tersangka yang ditahan, tidak ada yang terindikasi melakukan tindak pidana makar maupun terorisme. Seluruh kasus yang menjerat para tersangka berkaitan dengan tindak pidana umum dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Dari komunikasi dengan para tahanan, mereka menyampaikan diperlakukan dengan baik dan tidak mengalami pelanggaran HAM," tambah Yusril.

Selain meninjau kondisi tahanan, kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga transparansi penegakan hukum. Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan menekankan pentingnya proses hukum yang terbuka bagi publik.

"Kami mendorong agar penanganan perkara dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku. Transparansi sangat penting agar masyarakat mengetahui kejelasan proses hukum yang berjalan," kata Otto.