Wamenkop: Koperasi Merah Putih jadi Lokomotif Ekonomi Baru

Ilustrasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Foto: Dok. Antara.

Wamenkop: Koperasi Merah Putih jadi Lokomotif Ekonomi Baru

Fachri Audhia Hafiez • 21 October 2026 18:54

Jakarta: Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dirancang menjadi lokomotif ekonomi baru di desa. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini menempatkan masyarakat desa tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi aktif.

“Pak Presiden menginginkan Koperasi Desa Merah Putih ini sebagai lokomotif ekonomi yang ada di desa, di mana masyarakat desa tidak hanya dilibatkan sebagai objek pembangunan, tetapi menjadi subjek. Dia dilibatkan sebagai pelaku ekonomi,” ujar Farida di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.
 

Menurut Farida, pengembangan KDKMP merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sehingga, manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah atau kelompok tertentu.

Melalui KDKMP, pemerintah mendorong terbentuknya rantai pasok yang menghubungkan produsen di desa dengan pasar dan industri. Hal ini bertujuan agar potensi lokal, termasuk hasil pertanian dan sumber daya desa, dapat dikelola untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.


Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah. Foto: Dok. Bakom RI.

“Selain memberikan atau melayani kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga murah dan terjangkau, kemudian menjamin rantai pasok atas kebutuhan pangan tersebut, dan yang ketiga menjadi off-taker dari produksi-produksi yang dilakukan di desa-desa,” kata Farida.

Farida menjelaskan bahwa pengembangan KDKMP merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan ekonomi desa. Program ini tidak hanya berorientasi pada penyediaan barang kebutuhan pokok, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendukung kegiatan usaha masyarakat secara berkelanjutan.

“Kopdes ini bukan program bagi-bagi sembako atau program bagi sekali habis untuk belanja, tetapi program ini adalah program investasi. Kenapa? Pemerintah sedang membangun infrastruktur ekonomi yang ada di desa sehingga perhitungannya adalah investasi,” ungkap Farida.

(Fachri Audhia Hafiez)