Penyaluran bantuan air bersih di Kiaracondong, Kota Bandung. Metrotvnews.com/ Roni Kurniawan
Pasokan Air Baku Kota Bandung Turun 12 Persen, Sejumlah Wilayah Kekeringan
Roni Kurniawan • 16 November 2026 20:22
Bandung: Pasokan air baku untuk kebutuhan masyarakat Kota Bandung menurun hingga hampir 12 persen. Kondisi tersebut berdampak terhadap layanan distribusi air bersih dan menyebabkan sejumlah wilayah kekeringan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, penurunan pasokan air baku tersebut membuat ketersediaan air bersih di sejumlah kawasan berkurang. Pemerintah Kota Bandung mendorong Perumda Tirtawening atau PDAM bergerak cepat mengatasi persoalan tersebut.
"Pasokan air baku kita sedang berkurang, hampir 12 persen. Maka, memang terjadi kekeringan di beberapa daerah," kata Farhan di Balai Kota Bandung, Senin, 16 November 2026.
Menurut Farhan, berkurangnya pasokan air juga berdampak terhadap kondisi jaringan perpipaan milik PDAM. Sejumlah pipa dilaporkan rusak, salah satunya akibat kondisi pipa yang kosong ketika tidak dialiri air.
Farhan menjelaskan, pipa yang dalam kondisi terisi air cenderung lebih kuat ketika menerima tekanan dari luar, termasuk saat terlindas kendaraan. Namun, ketika aliran air kosong, kondisi pipa menjadi lebih rentan mengalami kerusakan.
"Biasanya, kalau airnya penuh, pipa itu kuat meskipun terlindas mobil karena ada air di dalamnya. Begitu airnya kosong, pipanya rusak," cetus Farhan.
Farhan menyebutkan, kerusakan jaringan pipa ditemukan di sejumlah titik, terutama di wilayah Bandung Timur. Salah satu lokasi yang teridentifikasi berada di kawasan Kiaracondong.
Guna mempercepat penanganan, Farhan telah menugaskan Asisten Daerah (Asda) II yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas PDAM berkoordinasi langsung dengan Direktur Utama PDAM. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan gangguan distribusi air bersih berjalan cepat sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Farhan juga meminta PDAM menyiapkan truk tangki untuk memasok air bersih jika terjadi gangguan layanan di wilayah terdampak. Ia menegaskan, penyaluran air kepada masyarakat yang membutuhkan harus dilakukan tanpa pungutan biaya.
"Kalau terganggu, kirim truk tangki air. Pastikan juga tidak ada komersialisasi air bersih dari PDAM," tegas Farhan.
.jpg)
Ilustrasi kekeringan. Foto: Dok. MGN.
Sementara itu, Farhan memastikan pembahasan revitalisasi aset milik PDAM masih berlangsung di DPRD Kota Bandung melalui panitia khusus (pansus). Pembahasan tersebut mencakup kejelasan status kepemilikan aset yang selama ini tercatat sebagai aset PDAM.
Pemerintah ingin memastikan aset mana yang merupakan hasil usaha perusahaan daerah dan mana yang berasal dari aset milik Pemerintah Kota Bandung yang telah diserahkan kepada PDAM. Jika ditemukan aset yang berasal dari pemerintah daerah, aset tersebut nantinya akan diperhitungkan sebagai penyertaan modal atau inbreng kepada PDAM.
"Selama ini tercatat hanya sebagai aset PDAM, tetapi belum jelas statusnya. Apakah itu dari hasil usaha atau aset kota yang diserahkan," ungkap Farhan.
Farhan menjelaskan, pansus bertugas mendata aset Pemkot yang telah diserahkan kepada PDAM untuk dihitung sebagai penyertaan modal daerah. Skema ini tidak melibatkan tambahan modal berupa uang tunai.
"Tidak ada penyertaan modal berupa uang tunai baru. Jadi, tidak ada fresh money yang masuk ke dalam PDAM," ucap Farhan.