Penunjukan Plt Ketum Golkar Diminta Tak Lewat Voting

Jakarta: Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar, Meutya Hafid, mengusulkan pandangan pada penunjukan pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar. Penunjukan pengganti Airlangga Hartarto pada rapat pleno, Selasa, 13 Agustus 2024.

"Tidak perlu ada voting dalam pemilihan Plt Ketum pada rapat pleno," kata Meutya melalui keterangan tertulis, Senin, 12 Agustus 2024.

Meutya menyarankan para wakil ketua umum (Waketum) Partai Golkar duduk bersama, melakukan musyawarah mufakat, dan menunjuk pemilihan Plt Ketum. Hal itu untuk menjaga situasi rapat pleno.

"Sehingga pleno dapat berjalan kondusif," ucap Meutya.

Ketua Komisi I DPR itu menegaskan agar kader tak memaksa meminta voting. Karena, lanjut Meutya, soliditas antarkader lebih diutamakan, ketimbang melakukan hal yang berujung ricuh.
 

Baca: Airlangga Mundur, Pengamat Ini Prediksi Jokowi atau Gibran Jadi Ketum Golkar

"Kader masih terkaget dengan keputusan ketum (Airlangga Hartarto), jangan dipaksa untuk voting. Jaga soliditas amat penting dan agar calon-calon yang akan berkontestasi menjaga cara-cara yang bermartabat," ucap Meutya.

Airlangga Hartarto resmi mengundurkan diri dari ketua umum Partai Golkar sejak Sabtu malam, 10 Agustus 2024. Keputusan itu diambilnya setelah mempertimbangkan matang dan demi menjaga keutuhan Partai Golkar.

"Untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat," kata Airlangga melalui keterangan video, Minggu, 11 Agustus 2024.