Sri Mulyani akan Temui Kepala Badan Gizi untuk Bahas Anggaran

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan akan melakukan pembahasan terkait anggaran Badan Gizi Nasional dalam waktu dekat. Namun ia belum dapat memastikan kapan pembahasan tersebut dilakukan.

"Nanti juga kita akan bertemu dulu pimpinannya dan kita lihat. Proses anggarannya kan sekarang ini sedang dibuat," ujar Sri Mulyani kepada pewarta, dikutip Rabu, 21 Agustus 2024.

Badan Gizi Nasional dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional. Lembaga itu dibentuk dalam rangka pembangunan kualitas sumber daya manusia berkualitas.

Pada pasal 3 beleid tersebut, dijelaskan Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk pemenuhan gizi nasional. Adapun Presiden telah melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala dari Badan Gizi Nasional.

Pembentukan Badan Gizi Nasional juga selaras dengan program prioritas makan bergizi gratis (MBG) presiden terpilih Prabowo Subianto. Program tersebut telah mendapatkan alokasi dana APBN senilai Rp71 triliun.
 

Baca juga: Kepala Badan Gizi Bahas Program Makan Bergizi Gratis dengan Jokowi

 

Alokasi dana program MBG 0,29% PDB

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, MBG merupakan salah satu program hasil terbaik cepat (TPHC) yang dikenalkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih.

Alokasi dana untuk mengeksekusi program MBG setara 0,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Uang tersebut digunakan untuk biaya makanan, distribusi, dan operasional lembaga yang bakal menangani program MBG.

Program itu bakal dilaksanakan secara bertahap dengan memberikan makan bergizi gratis kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTs), sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), dan pesantren/pendidikan keagamaan. Bantuan gizi diberikan kepada ibu hamil/menyusui dan balita untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga yang rentan.

Pada tahap awal, MBG akan diprioritaskan untuk peserta didik prasekolah/PAUD dan peserta didik, SD dan sekolah menengah di daerah kabupaten/kota yang memiliki status stunting dan kemiskinan tinggi, serta daerah yang sudah memiliki kesiapan fasilitas sarana dan prasarana untuk menjalankan program MBG.