Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Foto: Metro TV.
Fachri Audhia Hafiez • 7 May 2024 18:04
Jakarta: Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, didorong memberikan porsi untuk oposisi. Terlebih, muncul isu menambah kementerian untuk merangkul banyak partai politik (parpol) pendukung pemerintahan ke depan.
"Kekuasaan yang besar membutuhkan kontrol yang besar pula. Sehingga perlu adanya penyeimbang kekuasaan atau ruang oposisi," kata pendiri Haidar Alwi Intitute (HAI) Haidar Alwi melalui keterangan tertulis, Selasa, 7 Mei 2024.
Dia mengatakan oposisi yang baik memberikan manfaat untuk mengingatkan pemerintahan ke depan. Sehingga, pemerintahan terkontrol dan berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
"Waktu tersisa selama kurang lebih enam bulan sebelum pelantikan perlu dingatkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam membentuk koalisi dan postur koalisi yang tepat," ujar Haidar.
Haidar khawatir politik merangkul yang diterapkan Prabowo membuat peluang pemerintahan tanpa oposisi terbuka lebar. Harapan terbesar ruang oposisi kini berada di tangan PDI Perjuangan (PDIP).
"Kalau akhirnya PDIP takluk, berhasil dirangkul, hampir dapat dipastikan pemerintahan Pak Prabowo tanpa oposisi dan ini tentunya alarm bahaya untuk demokrasi kita," ujar Haidar.
Baca juga: Wanti-wanti Penambahan Kementerian |