Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakini Global Blended Finance Alliance (GBFA) bisa atasi masalah pendanaan perubahan iklim.
Dia menjelaskan, saat ini dampak perubahan iklim sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Untuk mengatasinya membutuhkan investasi keuangan yang besar, mekanisme pendanaan yang inovatif, dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Menurutnya, Aliansi Keuangan Campuran Global atau Global Blended Finance Alliance (GBFA) bisa menjawab kebutuhan itu.
“Saya sungguh-sungguh yakin Global Blended Finance Alliance (GBFA) yang digagas Pemerintah Indonesia bersama delapan calon anggota pendiri berperan sebagai alat strategis untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan dalam aksi iklim dan mencapai target SDGs,” ujar Luhut dalam Sesi Tematik Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta, dikutip dari siaran pers, Jumat, 6 September 2024.
Luhut menambahkan, GBFA bisa menjawab kebutuhan nyata untuk bergerak maju dalam implementasi transisi energi, aksi iklim, dan mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Optimisme itu selaras dengan deklarasi Kerangka Kerja Keuangan Iklim Global untuk memobilisasi keuangan iklim bagi negara-negara berkembang dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP28 Dubai tahun lalu.
Dia menjelaskan, sistem keuangan campuran atau Blended Finance disetujui untuk membuka modal swasta guna meningkatkan tindakan iklim.
“Komitmen ini sejalan dengan inisiatif GBFA dan kami akan membawanya di COP 29 Baku untuk pengembangan lebih lanjut proyek-proyek konkret dan menarik anggota potensial baru,” jelas Luhut.
Luhut menambahkan bahwa GBFA juga akan mendukung South-South Collaboration untuk mencapai SDGs dan transisi iklim. Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-3 yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama ekonomi, dan menjajaki kerja sama di bidang ketahanan pangan, perdagangan, investasi, dan energi.
“Kolaborasi dengan knowledge partner yang strategis sangatlah penting akan mendukung dengan merancang program GBFA, membantu mobilisasi dana, dan memajukan kegiatan serta misinya,” ungkap Luhut.
Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan peran mitra pengetahuan, Menko Luhut juga menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti dan President of United in Diversity, Tantowi Yahya untuk menandai kemitraan pengetahuan pertama GBFA.
Selain itu, pada 26 September 2024 akan diadakan juga penandatanganan MoU dengan mitra pengetahuan lainnya seperti OECD, TBI, Systemiq , UNDP, dan WRI di New York selama UN General Assembly (UNGA).
Streaming