Ribuan NIK Warga Jakpus yang Meninggal Dunia Dinonaktifkan

Jakarta: Ribuan nomor induk kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Jakarta Pusat dinonaktifkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Pusat. KTP yang dinonaktifkan milik warga yang sudah meninggal dunia.

"Data yang telah kita himpun ada 4.139 jiwa telah meninggal. Data dari Senin 1 April 2024 hingga Senin 15 April 2024. Dari jumlah tersebut ada 2.989 telah dinonaktifkan," ucap Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Pusat Syamsul Bahri saat dihubungi, Rabu, 24 April 2024.

Syamsul mengatakan penonaktifpan NIK tersebut dilakukan secara bertahap. Klaster awal menyasar data angka kematian yang KTP-nya masih aktif.

"Ada 1.150 KTP, Dinas Dukcapil telah meminta melalui surat resmi kepada Kemendagri untuk dinonaktifkan," ucapnya.

Klaster kedua penataan, dilakukan pendataan RT yang sudah tidak ada. Secara teknis, tengah dilakukan pendataan dan verifikasi data terhadap 3.208 jiwa.

"Prosesnya tengah berlangsung dan dorencanakan hingga tanggal 30 April 2024,” tegasnya.
 

Baca juga: DPRD Jakarta Minta Pemprov Serius Tangani Banjir dan Macet

Sementara itu, Asisten Pemerintahan (Aspem) Sekretaris Kota Jakarta Pusat, Denny Ramdany mengonfirmasikan ada RT di wilayah Jakarta Pusat yang telah dihapus. Contohnya, sejumlah RT di wilayah Kemayoran yang terdampak pembangunan Wisma Atlet.

Denny mengapresiasi terhadap SK Kadis Dukcapil Nomor 108 tahun 2024 yang menjelaskan posisi camat dan lurah dalam program penataan kependudukan. Mereka berperan mengkoordinasikan jajaran melalui RW, RT, dan Dasawisma. Sedangkan, secara teknis kewenangan ada pada Satpel Dukcapil di setiap kelurahan.

"Untuk mendukung kegiatan ini, Camat agar mendorong para Lurah menempatkan staf di posko pengaduan mendampingi Satpel atau tim dari Dukcapil," ungkapnya.

Menurut Denny, penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili ini bertujuan mewujudkan tertib administrasi kependudukan, menyajikan data skala provinsi yang berasal dari Data Kependudukan Bersih (DKB); dan pemutakhiran data kependudukan sehingga menghasilkan data yang akurat dan akuntabel.