Tim Negosiasi Dibutuhkan untuk Membebaskan Pilot Susi Air

Jakarta: Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Merthens sudah satu tahun satu bulan disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua pimpinan Egianus Kogoya. Pilot asal Selandia Baru itu disandera sejak 7 Februari 2023, setelah mendarat di lapangan terbang Paro, Papua Pegunungan.

Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Theo Hesegem mengemukakan pembebasan Kapten Philip membutuhkan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan TPNPB. Ia mengakui pemerintah Indonesia dari pusat, sampai ke daerah telah melakukan berbagai upaya pembebasan Pilot Susi Air.

“Tim negosiasi pembebasan pilot Susi Air dibutuhkan orang-orang independen dan terpercaya yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bermasalah. Dan pihak yang merasa dirugikan,” kata Theo kepada Media Indonesia, Senin, 11 Maret 2024.

Pengiriman lasukan, lobi, hingga pembentukan tim negosiasinya, bahkan menunjuk perorang sebagai person namun tidak berhasil. Justru ada yang mengalami korban jiwa dari masyarakat sipil maupun TNI-Polri.

Theo mengemukakan penunjukan tim negosiasi atau perorang yang ditunjuk pemerintah pada 2023 hanya dari satu pihak, yakni anggota TNI-Polri, intelijen dan pemerintah daerah. Namun usaha itu tidak membuahkan hasil.
 

Baca juga:  Kapolda Papua: Ada Orang Ketiga dalam Kasus Penyanderaan Pilot Susi Air

Bahkan, Pj Bupati Nduga sering keluar masuk di hutan hendak bertemu dengan Egianus Kogoya. Tetapi TPNPB kodap III sepertinya tidak mau diskusi dengan Pj Bupati.

“Mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin karena tim negosiasi yang dibentuk pemerintah Indonesia, hanya dari satu sepihak, tanpa ada kesepakatan dengan pihak penyandera pilot Susi Air,” paparnya.

Menurutnya, dibutuhkan tim negosiasi dari masing-masing pihak yang bermasalah dan orang-orang yang memiliki keterampilan untuk saling melengkapi dan memiliki komitmen untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sehingga, negosiasinya dilakukan dengan berperan aktif menyatukan pendapat, untuk memperoleh kesepakatan bersama.

“Karena kesepakatan ini merupakan jalan tengah yang menjadi hasil akhir dari kedua belah pihak. Oleh karena itu yang paling penting menurut saya adalah, masing-masing pihak, untuk segera menunjukan orang-orang atau organisasi yang dipercayakan, sehingga proses negosiasinya dapat dimulai,” ungkap dia. (Yakub Pryatama Wijayaatmaja)