Surya Paloh dan Anies Punya Modal Moral

Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bersama capres nomor urut 1 Anies Baswedan sepakat mendorong hak angket di DPR terkait kecurangan pemilihan presiden. Sikap itu menunjukkan modal moral.

"Ini satu modal moral yang meyakinkan kita hari ini, kalau ada pertemuan konsolidasi Pak Anies dan Surya Paloh hal ini menegaskan saja bahwa mereka istikamah," kata kritikus politik Faizal Assegaf dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Dinasti Politik Jokowi Kena Slepet Hak Angket?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 25 Februari 2024.

Surya Paloh dan Partai NasDem, kata dia, mengirimkan pesan kuat sejak mengusung Anies menjadi calon presiden. Surya Paloh dianggap siap menghadapi berbagai risiko karena memilih jalan perubahan.

"Bahkan Bang Surya Paloh mengatakan terbuka dibaca oleh sejutaan rakyat, sekalipun saya dipenjarakan saya tidak akan mundur," ucap Faizal.
 

Baca: Surya Paloh: Hak Angket Sayang 1.000 Sayang Kalau Diabaikan

Kesungguhan Surya Paloh bersama Anies senada dengan cawapres pendamping Anies serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Di sisi lain, gaung dari para tokoh pendukung hak angket ini menular, termasuk ke kubu Prabowo Subianto.

"Kita bermohon semoga terus semakin terang nurani mereka para elite parpol ini. Bukan hanya dari kubu 01 maupun 03, tapi juga gerakan hak angket ini juga menggugah perasaan dari mayoritas anggota DPR di kubu Golkar, Demokrat, Gerindra, dan lain-lain. Karena ini nawaitunya sangat bagus," ujar Faizal.

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya, PDIP, mengajukan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hak angket menjadi salah satu upaya untuk minta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan kontestasi politik tersebut.

Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan juga sepakat untuk mengajukan hak angket. Poros pendukung AMIN ini masih menunggu tindak lanjut dari PDIP.

Sementara itu, Surya Paloh mengatakan pengguliran hak angket bagian dari hak konstitusional. Seluruh pihak harus menghormati upaya hukum tersebut.

"Saya pikir wajib bukan sekadar mengiyakan tapi menghormati hak-hak konstitusional itu," kata Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Februari 2024.