Purbaya Pastikan Anggaran Penanganan Bencana di NTT Cukup

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran untuk penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) cukup. Ia menyebut, pemerintah pusat ingin memastikan daerah memiliki dana yang cukup untuk pemulihan.

"Untuk daerah yang terkena bencana ini, kami memastikan mereka cukup dana untuk menangani bencana," kata Purbaya saat meninjau korban bencana gempa di NTT, Rabu, 19 Agustus 2026.

Purbaya menyebut, pemerintah daerah saat ini masih fokus untuk melaksanakan upaya tanggap darurat pascagempa berkekuatan M7,7 pada Sabtu, 15 Agustus lalu. Sementara pemerintah pusat terus memonitor upaya daerah untuk kembali normal.

"Saya pikir di (pemerintah) pusat monitor terus keadaannya. Negara menyiapkan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tentunya dengan persetujuan Bapak Presiden, menunggu petunjuk Bapak Presiden," kata dia.

Ia juga telah menyampaikan kepada bupati yang daerahnya terkenda bencana untuk menggunakan dulu anggaran yang sudah ada. Jika anggaran kurang, mereka diminta melaporkan agar anggaran tambahan bisa segera disiapkan.

"Kita lihat nanti, saya bilang ke Pak Bupati pakai dulu itu, nanti kalau kurang lapor ke kami, nanti kami lapor ke Bapak Presiden, Pak Presiden pasti akan menyiapkan anggaran lebih untuk daerah yang terkena bencana," ujarnya.

(Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau korban gempa di NTT. Foto: Youtube Metro TV)

Kunjungi korban gempa di NTT

Purbaya mengunjungi salah satu tenda pengungsian di Manggarai, NTT. Ia menyebut, para pengungsi meminta tambahan tenda yang nantinya akan disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  

"Mereka minta penambahan tenda, BNPB kan sudah mulai kirim. Nanti kita akan monitor kalau kurang  kita minta lebih banyak lagi," kata dia.

Ia mengatakan, bencana gempa di NTT tidak separah bencana di Aceh yang menyebabkan kerusakan berbagai infrastruktur. Meski begitu, ia memastikan anggaran kebencanaan yang ada di BNPB tetap bisa digunakan.

"Di Aceh kan infrastruktur terganggu, di sini kan enggak. Jadi institusi pemerintah daerah masih berjalan dengan baik. Tapi nanti pemerintah pusat pasti akan BNPB dulu yang jalan, kita pastikan anggaran BNPB cukup," ungkapnya.