Pidato Prabowo Jelaskan Arah dan Capaian Pemerintahan Konkret

Jakarta: Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI dinilai bukan sekadar retorika politik. Melainkan laporan pertanggungjawaban kepada rakyat yang ditopang oleh sejumlah capaian konkret dan angka-angka kinerja pemerintahan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, memberikan nilai nyaris sempurna untuk pidato Presiden. Menurutnya, pemaparan Presiden fokus pada hasil dan dampak bagi masyarakat.

"Bukan karena pidatonya bagus secara retorika saja, tetapi karena Presiden mampu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mulai menghasilkan angka-angka yang terukur. Ada output, ada outcome, dan ada arah yang jelas," kata Iwan Setiawan, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Salah satu contoh nyata yang disorot adalah pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Laba BUMN melonjak signifikan dari sekitar Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025, atau tumbuh 75,3 persen, disertai setoran dividen tahun 2024 yang mencapai Rp85,5 triliun untuk mendukung fiskal negara.

Selain perbaikan BUMN, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dinilai sebagai investasi SDM jangka panjang untuk mengatasi stunting sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. IPR melihat benang merah dari pidato Presiden adalah semangat kemandirian nasional melalui industrialisasi, hilirisasi, serta ketahanan pangan dan energi.

"Presiden ingin Indonesia tidak menjadi negara yang hanya menjadi pasar. Indonesia harus menjadi negara yang memproduksi, mengolah, memiliki teknologi, menciptakan nilai tambah dan menikmati hasil kekayaan alamnya sendiri," kata Iwan.


Presiden Prabowo Subianto usai menyampaikan pidato di depan ratusan anggota dewan. Foto: BPMI Setpres.

Ia menambahkan, tantangan terbesar setelah pidato tersebut adalah memastikan seluruh capaian yang disampaikan Presiden dapat dipertahankan, ditingkatkan, diverifikasi secara transparan, dan benar-benar dirasakan masyarakat. 

Oleh karena itu, pidato kenegaraan ini hendaknya menjadi kontrak kinerja bagi publik untuk menguji serta menagih hasil kerja pemerintah di tahun-tahun mendatang.

"Saya beri 99,9. Bukan 100 karena dalam politik dan pemerintahan tidak ada ruang untuk cepat puas. Masih ada pekerjaan rumah. Tetapi 99,9 menunjukkan bahwa arah pemerintahannya jelas, keberaniannya ada, dan hasilnya mulai terlihat dalam angka," kata Iwan.