Streaming 
Kantor BPJS Kesehatan. Foto: Media Indonesia/Pius Erlangga.
Kemensos-BPS Lakukan Ground Check Nasional 106 Ribu Data PBI
Enrich Samuel • 11 February 2026 05:02
Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan ground check nasional terhadap 106.153 penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang mengidap penyakit katastropik. Pengecekan lapangan secara masif ini bertujuan untuk memverifikasi kelayakan penerima bantuan berdasarkan kondisi ekonomi riil, sekaligus memastikan reaktivasi kepesertaan yang sempat dinonaktifkan tepat sasaran.
“Kami menyampaikan rencana kami untuk melakukan ground check terhadap 106.000 orang tersebut, dan tadi kami menyepakati bahwa ground check akan dilakukan pada awal Maret, di minggu pertama dan minggu kedua Maret. Kemudian nanti ada libur Lebaran dan kira-kira akhir Maret ini akan selesai dilakukan," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa selama proses pemutakhiran data berlangsung, 106 ribu peserta tersebut telah direaktivasi secara otomatis untuk jangka waktu tiga bulan ke depan. Hal ini dilakukan agar pasien penyakit berat tetap mendapatkan layanan medis tanpa terputus.
Namun, status kepesertaan permanen akan bergantung pada hasil verifikasi lapangan yang mencakup 40 variabel data kesejahteraan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Foto: Metro TV/Enrich Samuel.
“Yang 106.000 ini tidak perlu reaktivasi. Ini otomatis sudah direaktivasi selama tiga bulan ke depan. Selama tiga bulan ke depan, mulai Januari, Februari, nanti Maret. April insyaallah nanti sudah ada data terbaru ya,” jelas Gus Ipul.
Aksi ground check nasional ini akan melibatkan kolaborasi lintas instansi, mulai dari petugas BPS daerah, mitra statistik, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Selain melihat riwayat medis, petugas akan memotret posisi responden dalam desil kesejahteraan terbaru.
Langkah proaktif ini diharapkan mampu menyelesaikan sengketa data PBI JKN yang sempat menjadi sorotan dalam pertemuan dengan DPR RI beberapa waktu lalu.