Upaya Damai Ukraina–Rusia Berlanjut, Kesepakatan Masih Cukup Jauh

Kyiv: Serangkaian pertemuan diplomatik yang berlangsung di Swiss dan Uni Emirat Arab, serta rencana kemungkinan kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Amerika Serikat (AS), menjadi bagian dari upaya terbaru untuk mengakhiri perang di Ukraina. Namun, meski para pejabat menyampaikan optimisme secara informal, belum ada tanda jelas bahwa kesepakatan damai akan segera tercapai.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump disebut tengah mendorong tercapainya kesepakatan bersejarah. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin dan delegasinya dinilai belum menunjukkan kesiapan untuk mengakhiri perang melalui kompromi.

Seorang pejabat AS yang berbicara dalam pengarahan tertutup menyebut Ukraina telah menyetujui sebuah proposal perdamaian, meski Presiden Zelensky menegaskan bahwa “masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.”

Proposal itu muncul setelah Ukraina dan sejumlah pejabat Eropa menolak keras rancangan awal berisi 28 poin yang disusun AS dengan masukan kuat dari Rusia. Dokumen tersebut dinilai terlalu mencerminkan kepentingan Moskow.

Mengutip CNN, Rabu, 26 November 2025, rancangan 28 poin itu disusun selama satu bulan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dengan kontribusi dari Ukraina dan Rusia. Setelah negosiasi lanjutan dengan Ukraina dan sekutu Eropa, rancangan tersebut kemudian dipangkas menjadi 19 poin, dengan sejumlah usulan sensitif dihapus.

Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Sergiy Kyslytsya, mengatakan kepada Financial Times bahwa isu-isu krusial seperti wilayah dan keanggotaan NATO dikeluarkan dari dokumen untuk dibahas langsung antara Trump dan Zelensky. Hingga kini, rumusan terbaru belum dipublikasikan.

Salah satu ganjalan utama tetap menyangkut wilayah. Rusia menuntut kendali penuh atas Donetsk dan Luhansk, sementara Ukraina menolak menyerahkan wilayah yang masih berada di bawah kontrolnya. Meski begitu, Kyiv sebelumnya membuka kemungkinan gencatan senjata sementara berdasarkan garis pertempuran saat ini.

Dokumen proposal AS yang dilihat CNN juga mengusulkan pembentukan zona demiliterisasi di kawasan “sabuk benteng” Ukraina timur di bawah kontrol de facto Rusia, tanpa kehadiran militer Moskow. Namun, usulan tersebut dinilai sulit diterima oleh Ukraina.

Ukraina tetap menuntut jaminan keamanan yang kuat dan jalur menuju keanggotaan NATO. Sebaliknya, Rusia menginginkan pembatasan kekuatan militer Ukraina serta larangan permanen bagi Kyiv untuk bergabung dengan NATO. Alternatif yang dibahas adalah pemberian jaminan keamanan setara Pasal 5 NATO tanpa keanggotaan formal.

Mantan Panglima Tertinggi Sekutu NATO, Laksamana James Stavridis, menyebut jaminan keamanan tersebut dapat diwujudkan melalui pengerahan pasukan bilateral dari negara-negara Eropa Timur dan Nordik di luar struktur komando NATO.

Dorongan diplomasi terbaru ini muncul di tengah perubahan situasi medan perang yang dinilai menguntungkan Rusia. Sejumlah analis menilai Moskow merasa berada pada posisi yang lebih kuat untuk menentukan syarat. “Mereka jelas berpikir berada pada posisi untuk memaksakan syarat daripada bernegosiasi,” kata John Lough dari New Eurasian Strategies Centre kepada CNN.

Di dalam negeri, Zelensky juga menghadapi tekanan politik setelah mencuatnya skandal korupsi terkait proyek perlindungan infrastruktur energi, yang menyebabkan dua menteri mengundurkan diri.

Gedung Putih menyatakan pembahasan masih berlangsung karena terdapat sejumlah detail sensitif yang belum disepakati. Menteri Keamanan Nasional Ukraina Rustem Umerov menyebut delegasi kedua pihak telah “mencapai pemahaman bersama,” meski sumber Ukraina menilai belum ada versi final yang benar-benar disepakati Kyiv.

Dari pihak Rusia, Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov menyatakan rancangan baru harus mencerminkan hasil pertemuan Putin–Trump di Alaska. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan Moskow belum menerima dokumen resmi. Ukraina berharap kunjungan Zelensky ke AS dapat menjadi tahapan akhir menuju kemungkinan kesepakatan.

Baca juga:  Rusia Nilai Proposal Damai Trump untuk Ukraina Baik, Tapi Perlu Lebih Teliti