Realisasi Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Mencapai Rp51,22 Triliun

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan realisasi pendapatan asli daerah (PAD), pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 mencapai Rp51,22 triliun. Pajak daerah menjadi penyumbang terbesar, hingga Rp43,98 triliun.

"PAD terealisasi sebesar Rp51,22 triliun atau 94,50 persen dari target Rp54,20 triliun," kata Pramono saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI di Jakarta, dilansir dari Antara, Senin, 8 Juni 2026. 

Dia membeberkan realisasi PAD yang didapatkan DKI Jakarta terdiri atas pajak daerah sebesar Rp43,98 triliun, retribusi daerah sebesar Rp1,53 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp746,8 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp4,97 triliun. Sementara itu, realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pramono memaparkan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan Rp84,45 triliun. Dari target tersebut, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp80,03 triliun atau 94,76 persen.

Selain PAD DKI Jakarta yang mencapai Rp51,22 triliun, dia memerinci pendapatan lainnya dari transfer mencapai Rp28,74 triliun atau 95,52 persen dari target Rp30,08 triliun. Sedangkan, pendapatan lain-lain yang sah terealisasi sebesar Rp73,4 miliar atau 42,52 persen dari target Rp172,6 miliar.

Dia menjelaskan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp85,98 triliun. Realisasinya, mencapai Rp76,10 triliun atau 88,51 persen.

"Belanja operasi terealisasi Rp62,57 triliun atau 92,83 persen dari anggaran Rp67,40 triliun, sedangkan belanja modal terealisasi Rp13,15 triliun atau 86,22 persen dari anggaran Rp15,25 triliun," ujar Pramono.
 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (8/6/2026). ANTARA/Khaerul Izan.

Dia menuturkan belanja daerah itu digunakan untuk pelaksanaan program prioritas, di antaranya peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota yang terealisasi Rp18,02 triliun atau 88,39 persen. Program prioritas akselerasi pertumbuhan ekonomi terealisasi Rp1,03 triliun atau 89,33 persen.

Kemudian, program prioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat terealisasi Rp17,06 triliun atau 96,17 persen, serta program prioritas tata kelola pemerintahan yang adaptif terealisasi Rp2,98 triliun atau 91,13 persen.

Pada aspek pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp7,33 triliun. Angka ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4,43 triliun.

Pramono mengatakan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp5,44 triliun. Di antaranya untuk penyertaan modal kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT MRT Jakarta.

“Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disampaikan, maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp5,82 triliun," ungkap Pramono.

Dia berharap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dibahas bersama DPRD DKI Jakarta, dan selanjutnya mendapat persetujuan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.