Alumni FH Universitas Pancasila Diminta Memberi Kontribusi Nyata

Jakarta: Alumni Fakultas Hukum Universitas Pancasila, diminta memberi kontribusi nyata pada negara. Permintaan itu diungkap Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Pancasila (KAUP) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP), periode 2026–2030, Sayuti Abubakar.

“Kita punya kewajiban untuk memberi kontribusi. Kita akan dorong pelatihan, pendidikan, dan edukasi yang relevan, agar para alumni—baik yang sudah menjadi jaksa, hakim, maupun profesi hukum lainnya—dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan keteguhan,” kata Sayuti dalam keterangan yang dikutip Sabtu, 2 Mei 2026.

Hal itu diungkap Sayuti, usai dilantik dalam kepengurusan KAUP FHUP periode 2026-2030. Sayuti menekankan bahwa alumni Fakultas Hukum memiliki tanggung jawab kolektif, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum.
 

Fokus utama dalam waktu dekat diarahkan pada lulusan baru. Menurut Sayuti, fase transisi dari kampus ke dunia kerja adalah titik kritis yang membutuhkan intervensi nyata, bukan sekadar wacana.

“Kita mulai dari yang paling cepat bisa dijalankan, yaitu lulusan baru. Tapi sebelum itu, kita harus membangun karakter. Harus ada template yang jelas—bagaimana pola pembinaan, bagaimana program kerjanya—supaya semua berjalan terstruktur,” kata Sayuti.

Pendekatan ini menunjukkan desain besar yang tidak hanya berorientasi pada aktivitas. Tetapi, pada pembentukan fondasi karakter sebagai competitive advantage alumni FHUP di dunia profesional.


Pelantikan kepengurusan KAUP FHUP periode 2026-2030.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Lisda Syamsumardian, menekankan pentingnya sinergi antara institusi pendidikan dan alumni. Ia menilai, kesiapan lulusan hukum tidak cukup dibangun melalui pendekatan teoritis semata.

“Kita harus bersinergi. Mencetak lulusan hukum yang siap kerja tidak cukup hanya dengan teori, tetapi juga praktik. Di sinilah peran alumni menjadi sangat penting,” ujarnya.

Lisda menambahkan bahwa alumni yang telah berkiprah di berbagai sektor hukum memiliki posisi strategis untuk menjembatani kebutuhan tersebut, khususnya melalui program magang dan exposure langsung ke dunia profesional.

“Alumni bisa membuka akses magang—di pengadilan, kejaksaan, maupun law firm. Ini bukan hanya memberi pengalaman, tapi juga membentuk kesiapan mental dan profesional mahasiswa ketika mereka benar-benar terjun ke lapangan,” tambahnya.