Pejuang Lingkungan Mama Sinta Tegaskan Dukung Food Estate di Papua Selatan

Jakarta: Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, memastikan tidak lagi bergabung dalam kelompok pendamping hukum yang menyuarakan penolakan terhadap program lumbung pangan atau food estate di Papua Selatan. Dia menegaskan saat ini mendukung program pemerintah tersebut.

"Sekarang saya tidak bergabung lagi dengan LBH mereka, saya sudah ambil keputusan sendiri. Jadi saya mau cari pekerjaan di perusahaan, cari pekerjaan karena rumah saya ingin direhab karena sudah tidak layak lagi," kata Mama Sinta, dalam keterangannya, Minggu, 24 Mei 2026.

Dia mengatakan ketiga anaknya juga membutuhkan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Jadi mama harap ke depan mohon dibantu. Saya tetap di pihak perusahaan sekarang, tidak seperti dulu lagi karena dulu itu," jelas dia.

Mama Sinta menceritakan awalnya dia bersama kelompok masyarakat adat Marind diajak untuk menyuarakan penolakan terhadap pembukaan lahan di Papua Selatan. Namun, pernyataan Mama Sinta viral di media sosial tanpa persetujuannya.

Dia mengaku sudah tidak lagi berkomunikasi dengan pihak LBH yang mengajaknya menyuarakan penolakan tersebut. Dia meminta maaf kepada pemerintah terkait pernyataannya selama ini yang dianggap menyerang pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan.

“Saya minta maaf sekali karena itu bukan kemauan saya, itu karena ajakan mereka. Saya juga tidak tahu ke depannya nanti terjadi seperti apa atau mereka bantu saya fasilitas punya rumah atau anak saya dipekerjakan, ternyata tidak ada,” ungkap Mama Sinta.

Mama Sinta juga memperlihatkan kondisi rumahnya yang sudah tidak layak, termasuk dapur dan kompor yang digunakan sehari-hari.

"Sumbunya sudah habis, jadi kalau saya bakar memang nyala tapi yang di sumbunya tidak bisa naik, terpaksa saya pakai kayu bakar," ucap Mama Sinta.

Tokoh perempuan adat asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta. Dok. Istimewa

Selama mendampingi penolakan PSN, dia beberapa kali pergi ke Jayapura, Makassar, hingga Jakarta bersama kelompok pendamping hukum selama sekitar enam bulan.

"Yang saya dapat cuma capeknya saja. Mereka fasilitasi, jadi kalau mereka fasilitas terus uang duduknya cuma Rp2 juta, Rp1,5 juta itu saja yang kami dapat dari mereka, LBH pusaka," ungkapnya.

Mama Sinta menyadari langkahnya itu tidak bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, dia memilih untuk mendukung program pemerintahan melalui pembangunan PSN di Papua.

"Pemerintah bisa membantu kita lewat perusahaan yang ada. Dan kami mendukung karena kami tidak punya apa-apa di kampung ini. Harapan kami cuma ke pemerintah, lewat pemerintah kerja sama dengan perusahaan dengan masyarakat, maka itu kami mau dukung, perusahaan boleh lanjut sampai kami bisa menikmati hasil yang perusahaan sudah berikan," tutur Mama Sinta.

Sementara itu, Peneliti Pusaka Bentala Rakyat Villarian atau Juple membantah pernyataan Mama Sinta mendukung PSN Papua Selatan. Dia menyebut pihaknya masih berkomitmen menolak proyek tersebut.

“Enggak ada, itu perlu diklarifikasi, itu informasi dari mana karena Mama Yasinta itu bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan LBH Merauke, Pusaka Bentala Rakyat dan organisasi-organisasi lain itu berkomitmen untuk terus menolak PSN yang ada di Papua Selatan,” kata Juple, Sabtu, 23 Mei 2026.