AS Klaim Berupaya “Selamatkan“ 23 Ribu Warga Sipil Terjebak di Teluk Persia

Washington: Amerika Serikat (AS) tengah berupaya "menyelamatkan" ribuan warga sipil yang disebut terjebak di kawasan Teluk Persia di tengah mandeknya perang dengan Iran, demikian diklaim Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Selasa, 5 Mei 2026.

Presiden AS Donald Trump pada Minggu mengumumkan apa yang oleh dirinya dan para pejabat senior disebut sebagai "Project Freedom," dengan berjanji mengawal kapal-kapal melewati Selat Hormuz meski Iran menegaskan setiap transit di jalur perairan strategis itu harus mendapat persetujuan lebih dulu dari Teheran.

"Tujuan dari operasi ini, terus terang, adalah menyelamatkan hampir 23.000 warga sipil dari 87 negara berbeda yang terjebak di dalam Teluk dan ditinggalkan begitu saja di Teluk Persia oleh rezim Iran," kata Rubio kepada wartawan di Gedung Putih, dikutip dari Anadolu, Rabu, 6 Mei 2026.

"Selama lebih dari dua bulan sekarang, para pelaut tak bersalah dan awak kapal komersial ini terdampar di laut karena Iran melakukan sesuatu yang bukan hanya kriminal. Ini memang kriminal, tetapi juga putus asa dan destruktif, yaitu blokade Selat Hormuz," lanjutnya.

Diplomat tertinggi AS itu mengatakan militer AS sedang mengerahkan aset tambahan ke kawasan untuk "memperluas payung pertahanan" bagi pelayaran komersial.

Meski demikian, Rubio menegaskan operasi AS bersifat defensif.

"Jika tidak ada tembakan yang diarahkan ke kapal-kapal ini dan tidak ada tembakan kepada kami, kami tidak akan menembak," ujar Rubio.

"Tetapi jika kami ditembaki, kami akan merespons, dan kami akan merespons dengan efisiensi mematikan," tambah Rubio.

Menurut Rubio, pasukan AS sejauh ini telah menghancurkan tujuh kapal serang cepat Iran yang disebut gagal mengindahkan peringatan Washington.

Iran Perketat Aturan Transit di Hormuz

Ketegangan regional meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang kemudian memicu balasan dari Teheran serta gangguan di Selat Hormuz.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, namun pembicaraan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan permanen. 

Gencatan senjata itu kemudian diperpanjang oleh Presiden Donald Trump tanpa batas waktu, sementara sejak 13 April AS memberlakukan blokade laut yang menargetkan lalu lintas maritim Iran di jalur tersebut.

Masih pada Selasa, Iran memperkenalkan mekanisme baru yang mengatur transit kapal melalui Selat Hormuz di tengah kebuntuan dengan Washington.

Dalam sistem itu, kapal yang hendak melintas akan menerima surat elektronik dari alamat yang terhubung dengan Persian Gulf Strait Authority berisi aturan transit. Kapal diwajibkan mematuhi kerangka tersebut sebelum memperoleh izin melintas.

Rubio juga kembali menegaskan peringatan Amerika Serikat kepada pelaku bisnis di seluruh dunia agar mematuhi sanksi Washington terhadap Iran dan tidak melakukan tindakan yang dapat membantu Teheran menghindari hukuman ekonomi.

Ia mengatakan entitas mana pun yang menolak mematuhi akan menghadapi paparan sanksi sekunder dan kehilangan akses ke sistem keuangan AS.