Menkeu Purbaya: Pembayaran Gaji Kopdes Merah Putih Tak Menambah Defisit APBN

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembayaran gaji untuk manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tak akan menambah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menjelaskan, skema pembayaran gaji manajer Kopdes Merah Putih akan dilakukan secara bertahap, dengan sumber anggaran pada dua tahun pertama akan berasal dari APBN.

Namun, dia menuturkan, sumber dana akan berasal dari pos anggaran yang sudah tersedia sebelumnya, bukan membuka alokasi anggaran baru.

"Kita akhirnya harus bayar selama dua tahun. Itu sebagian dari dana Kopdesnya belum dipakai. Kami masukin situ dulu. Jadi, nggak ada tambahan baru ke APBN, nggak ada tambahan defisit baru. Karena sudah dialokasikan di situ," kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin, 11 Mei 2026.

Di sisi lain, plafon pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung program KDMP yang dialokasikan sebesar Rp40 triliun belum sepenuhnya terserap. Purbaya mengatakan ruang anggaran ini bisa digunakan untuk menutup kebutuhan awal anggaran operasional KDMP.

"Pembiayaan Himbara itu kan cicilannya Rp40 triliun, berarti belum dipakai semua kan, akan di situ mungkin dipakai," jelas dia.
 

Baca juga: Koperasi Merah Putih Jadi "Senjata" Baru Lawan Tengkulak

(Ilustrasi, Kopdes/Kel Merah Putih. Foto: dok Istimewa)
 

Tanggung gaji pegawai selama dua tahun

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menjelaskan pihaknya tengah menyiapkan APBN sebagai sumber anggaran untuk memenuhi pembayaran gaji pegawai Kopdes Merah Putih pada tahap awal.

Skema tersebut disusun untuk menjadi jembatan bagi operasional koperasi sebelum memperoleh pendapatan sendiri. "Untuk dua tahun pertama, itu akan diupayakan dari APBN," papar Askolani.

Adapun proses rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih dilakukan melalui panitia seleksi nasional (Panselnas) yang melibatkan sejumlah lembaga, dengan koordinasi utama berada di bawah Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan pelaksanaan teknis rekrutmen dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Tahapan seleksi saat ini memasuki tes kompetensi yang berlangsung pada 3-12 Mei 2026. Sebanyak 483.648 pelamar tercatat lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan tersebut. Pemerintah menjadwalkan pengumuman hasil akhir seleksi pada 7 Juni 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos nantinya akan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan (Komcad), serta pembekalan manajerial dan kompetensi bidang sebagai bagian dari penyiapan sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi desa.