Presiden Jerman Sebut Perang AS-Israel Langgar Hukum Internasional

Teheran: Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier atas pernyataan tegasnya yang menyebut perang Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran sebagai pelanggaran hukum internasional.

Pujian tersebut disampaikan Araghchi melalui unggahan di media sosial X pada Selasa waktu setempat. Ia menilai sikap pemimpin Jerman tersebut sebagai langkah langka di tengah apa yang ia sebut sebagai matinya hukum internasional akibat standar ganda negara Barat.

"Hukum internasional telah mati dalam praktiknya, disebabkan oleh standar ganda Barat terkait konflik Gaza vs Ukraina, serta kebungkaman mereka terhadap agresi Israel-AS terhadap Iran," tulis Araghchi, dikutip dari Anadolu, Rabu, 25 Maret 2026.

Kritik Tajam Terhadap Kebijakan Donald Trump

Sebelumnya, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier melontarkan kritik keras terhadap kebijakan luar negeri Presiden AS Donald Trump. Dalam pidatonya di Kementerian Luar Negeri Jerman, Steinmeier mengecam keputusan Trump yang menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran serta peluncuran operasi militer yang dianggapnya ilegal.

“Menurut pendapat saya, perang ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional,” tegas Steinmeier dalam pidato resminya.

Araghchi menyambut baik pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa apresiasi patut diberikan kepada mereka yang berani bersuara di tengah pelanggaran hak-hak warga Iran. Ia mendesak pihak-pihak yang masih menghargai supremasi hukum untuk mengikuti langkah serupa.

Ketegangan bersenjata di kawasan Timur Tengah terus meningkat sejak serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari lalu. Sebagai bentuk pembelaan diri, Teheran secara konsisten membalas melalui serangan pesawat tak berawak (drone) dan rudal yang menargetkan wilayah Israel.

Selain itu, Iran juga menyasar pangkalan militer di negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS sebagai bentuk tekanan terhadap Washington. Situasi ini terus memicu kekhawatiran global akan dampak yang lebih luas terhadap stabilitas politik dan ekonomi dunia.