Titik Panas di Sejumlah Wilayah Kalimantan Meningkat

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memantau perkembangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Penanganan karhutla saat ini diprioritaskan di enam provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatra Selatan, dan Jambi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah menunjukkan perkembangan yang beragam.

“Di Kalimantan Barat, signifikan bertambahnya. Di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah relatif menurun,” kata Berton dalam konferensi pers, Senin, 31 Agustus 2026. 
 

Selain perkembangan titik panas, kondisi jarak pandang juga menjadi salah satu indikator yang terus dipantau. Di tiga provinsi tersebut, jarak pandang tercatat sekitar 1–2 kilometer akibat kondisi kabut asap yang muncul di sejumlah wilayah.

Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di tiga provinsi prioritas lainnya di Sumatra, yakni Riau, Sumatra Selatan, dan Jambi. Secara umum, jumlah titik api di ketiga wilayah tersebut relatif menurun.

“Sedangkan titik panas terjadi peningkatan di sumatra selatan sebesar 209 bertambah menjadi 1.013, sedangkan di Riau maupun di Jambi titik panas berkurang secara signifikan,” ujar Berton.

Untuk kondisi jarak pandang, BNPB mencatat variasi di masing-masing wilayah. Jarak pandang di Riau dan Sumatra Selatan berkisar 4–5 kilometer, sedangkan di Jambi mencapai sekitar 7 kilometer.


Satu rumah warga di Desa Harapan Baru, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, ludes terbakar, diduga dipicu oleh api dari karhutla, Kamis, 27 Agustus 2026. ANTARA/HO-BPBD Kapuas

BNPB juga mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah perkembangan karhutla di sejumlah wilayah. Informasi mengenai kualitas udara dapat dipantau melalui Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang disediakan Kementerian Lingkungan Hidup.

Masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui laman ispu.kemenlh.go.id. Platform tersebut menyediakan informasi mengenai kualitas udara di berbagai wilayah, termasuk tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Menurut Berton, pemantauan kualitas udara penting dilakukan masyarakat agar dapat menentukan langkah pencegahan dan perlindungan diri. Khususnya ketika kualitas udara berada pada kategori tidak sehat atau bahkan berbahaya.

“Masyarakat dapat mengetahui kualitas udara yang ada di provinsi bahkan di kabupaten/kota,” ungkap Berton.

Ia mengimbau masyarakat memanfaatkan informasi tersebut sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat apabila kualitas udara mengalami penurunan.