Tiongkok Tegaskan Tak Akan Biarkan Militerisme Jepang Bangkit Kembali

Beijing: Tiongkok menegaskan tidak akan membiarkan “militerisme Jepang bangkit kembali,” serta menyatakan komitmennya bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mempertahankan konsensus internasional mengenai prinsip Satu Tiongkok.

Dalam dialog strategis perdananya dengan Menteri Luar Negeri Tajikistan Sirojiddin Muhriddin pada Sabtu di Dushanbe, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan, “Tiongkok tidak akan pernah mengizinkan kekuatan sayap kanan di Jepang memutar balik roda sejarah, maupun membiarkan kekuatan eksternal mencampuri wilayah Taiwan atau memungkinkan kebangkitan militerisme Jepang.”

Wang menambahkan bahwa Beijing akan bekerja sama dengan semua pihak untuk menjaga konsensus internasional mengenai prinsip satu Tiongkok dan bersama-sama mempertahankan hasil kemenangan Perang Dunia II yang diraih dengan susah payah.

Ia mendesak Tokyo untuk “merenungkan secara mendalam kejahatan perang yang dilakukan militerisme” pada Perang Dunia II, serta “mematuhi aturan dan bertindak dengan penuh kehati-hatian serta pengendalian diri dalam isu Taiwan dan isu-isu sejarah.”

Wang juga menilai pernyataan terbaru dari pemimpin Jepang sebagai tindakan yang melampaui batas. 

“Sungguh mengejutkan bagi seorang pemimpin Jepang yang sedang menjabat untuk secara terbuka mengirim sinyal keliru dengan mencoba campur tangan secara militer dalam masalah Taiwan, mengatakan hal yang tidak seharusnya dikatakan dan melewati garis merah yang tidak boleh disentuh,” ujarnya seperti dikutip Anadolu, Senin, 24 November 2025.

Ia menegaskan bahwa “Tiongkok harus merespons dengan tegas, bukan hanya untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya, tetapi juga untuk mempertahankan pencapaian pascaperang yang diperoleh melalui darah dan pengorbanan, sekaligus menegakkan keadilan internasional dan nurani kemanusiaan.”

Pernyataan Wang muncul setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyebut bahwa serangan Tiongkok ke Taiwan dapat menjadi “situasi yang mengancam kelangsungan hidup” bagi Tokyo, sesuai undang-undang keamanannya, sebuah kondisi yang berpotensi membuka jalan bagi Jepang untuk “melaksanakan hak bela diri kolektif.”

Komentar tersebut, yang disampaikan beberapa hari setelah Takaichi bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Korea Selatan di sela-sela forum APEC awal bulan ini, mendapat kecaman keras dari Beijing.

Setelah pernyataan itu, ratusan ribu wisatawan Tiongkok dilaporkan membatalkan perjalanan ke Jepang, sementara Tokyo mengatakan Beijing telah memberlakukan larangan impor hasil laut.

Tiongkok juga menunda pertemuan trilateral para menteri kebudayaan dengan Jepang dan Korea Selatan, sebuah keputusan yang kemudian dikritik oleh Tokyo.

Baca juga:  Tiongkok Sebut Jepang Kirim 'Sinyal Keliru' Terkait Isu Taiwan