Tiongkok Sebut Jepang Kirim 'Sinyal Keliru' Terkait Isu Taiwan

Beijing: Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyebut pernyataan terbaru pemimpin Jepang terkait Taiwan sebagai tindakan “mengejutkan," menurut pernyataan resmi yang dirilis Minggu, 23 November 2025. Pernyataan itu menjadi komentar publik paling senior dari Beijing dalam perselisihan yang telah mengguncang hubungan kedua negara selama lebih dari dua pekan.

Wang menilai Jepang telah melampaui “garis merah yang tidak boleh disentuh." Ia menuduh Perdana Menteri Sanae Takaichi berupaya ikut campur secara militer dalam isu Taiwan.

Tuduhan itu merujuk pada komentarnya di parlemen pada 7 November, ketika Takaichi menyatakan bahwa serangan hipotetis Tiongkok terhadap Taiwan yang demokratis dapat memicu respons militer Jepang.

Ketegangan yang kemudian muncul menjadi krisis terbesar dalam hubungan Tiongkok–Jepang dalam beberapa tahun terakhir, merambah isu perdagangan hingga kegiatan budaya. Pada Jumat, Beijing mengangkat masalah ini kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan menegaskan tekadnya untuk membela diri.

Tiongkok menganggap Taiwan sebagai wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mengambil alih kendali pulau tersebut. Pemerintah Taiwan menolak klaim itu dan menegaskan bahwa masa depan mereka hanya dapat ditentukan oleh rakyat Taiwan sendiri.

Menanggapi surat Tiongkok kepada PBB, Kementerian Luar Negeri Jepang pada Sabtu menyebut tuduhan Beijing “sepenuhnya tidak dapat diterima” dan menegaskan komitmen Tokyo terhadap perdamaian tetap tidak berubah.

Berbicara kepada media di Afrika Selatan setelah KTT G20, Takaichi tidak menyinggung komentar Wang maupun surat Beijing kepada PBB. Ia hanya menegaskan bahwa Jepang tetap terbuka untuk berdialog dengan Tiongkok. “Kami tidak menutup pintu. Namun penting bagi Jepang untuk menyampaikan dengan jelas apa yang perlu disampaikan,” ujarnya, seperti dikutip Channel News Asia, Senin, 24 November 2025. 

Ia menambahkan bahwa dirinya tidak berbicara dengan PM Tiongkok Li Qiang selama berada di Johannesburg.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Taiwan pada Minggu mengecam surat Tiongkok kepada PBB. “Surat tersebut tidak hanya berisi konten yang kasar dan tidak masuk akal, tetapi juga secara jahat memutarbalikkan fakta sejarah,” demikian pernyataan resmi mereka. 

Kementerian itu juga menyebut langkah Beijing melanggar Pasal 2(4) Piagam PBB yang melarang ancaman atau penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional.

Wang menegaskan bahwa Tiongkok “harus membalas dengan tegas” terhadap langkah Jepang, bukan hanya untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya, tetapi juga untuk mempertahankan pencapaian pascaperang yang diraih dengan pengorbanan besar.

Ia memperingatkan bahwa jika Jepang “terus berada di jalur yang salah”, dunia memiliki hak untuk “meninjau kembali kejahatan sejarah Jepang” dan “mencegah kebangkitan kembali militerisme Jepang”.

Tiongkok merupakan pasar ekspor terbesar kedua bagi Jepang setelah Amerika Serikat, dengan nilai pembelian sekitar US$125 miliar sepanjang 2024, terutama untuk peralatan industri, semikonduktor, dan kendaraan bermotor, menurut data UN COMTRADE.

Baca juga:  PM Jepang dan Tiongkok Tak Bertegur Sapa Sepanjang KTT G20 di Afsel