Legislator Minta Pemerataan Layanan JakLingko hingga Pinggiran Jakarta

Jakarta: Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta diminta melakukan perluasan dan pemerataan sistem transportasi terintegrasi JakLingko. Khususnya di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan.

"Selama ini wilayah-wilayah pinggiran tersebut belum merasakan manfaat optimal dari sistem transportasi terintegrasi yang sudah berjalan lebih baik di Jakarta Pusat dan Barat," kata anggota DPRD Jakarta, Ade Suherman, melalui keterangan tertulis, Minggu, 27 Juli 2025.

Menurut Ade, warga berharap adanya penambahan rute Mikrotrans. Perbaikan fasilitas, serta peningkatan kenyamanan, dan konektivitas layanan antarmoda juga diminta diperhatikan.

Dia menilai penting untuk mengalokasikan anggaran melalui skema Public Service Obligation (PSO) dalam APBD Perubahan 2025, guna memastikan keberlanjutan dan perluasan layanan. Dalam usulan APBD Perubahan tersebut, anggaran PSO untuk sektor transportasi mencapai Rp5,9 triliun, atau setara dengan 6,4 persen dari total APBD DKI Jakarta.

"Besarnya anggaran tersebut harus disertai dengan pemerataan layanan, terutama bagi warga di kawasan yang belum maksimal terlayani Mikrotrans dan sistem JakLingko," jelas dia.
 

Baca juga: TransJakarta Blok M–Ancol Resmi Beroperasi, Gunakan Armada Bus Listrik

Ade juga menekankan peningkatan anggaran PSO harus berdampak langsung pada kenaikan persentase masyarakat pengguna transportasi publik menuju target 60 persen. Hal ini sesuai dengan Rencana Induk Transportasi Jakarta (RITJ).

“Kita butuh outcome nyata, bukan hanya output berupa jumlah rute atau armada. PSO harus menghadirkan layanan yang terjangkau, nyaman, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Ade.

Sistem JakLingko telah mencakup sekitar 83 rute Mikrotrans aktif dengan dukungan lebih dari 2.900 armada yang beroperasi di berbagai wilayah Jakarta. Selain itu, TransJakarta mengoperasikan lebih dari 4.300 armada bus pada koridor utama.

Namun, belum seluruh rute dan wilayah terlayani secara merata. Beberapa layanan sempat berhenti beroperasi sebelum akhirnya kembali aktif berkat dukungan subsidi.