Mahkamah Agung AS Cabut Pembatasan Penahanan Migran di California

California: Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) mencabut perintah yang membatasi agen pemerintah melakukan patroli keliling untuk menahan migran di California. Putusan ini, meski sementara waktu diizinkan, menuai kritik karena dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi rasial.

Keputusan terbaru ini mendukung sikap garis keras Presiden Donald Trump, di tengah meningkatnya penggerebekan di Los Angeles dan wilayah lain di California. Mahkamah Agung mayoritas konservatif mengumumkan keputusan melalui perintah tanpa alasan resmi, dengan tiga hakim liberal menolak. Kasus ini tetap dapat diajukan kembali di pengadilan yang lebih rendah.

Gubernur California, Gavin Newsom, mengecam putusan tersebut sebagai upaya yang disengaja untuk menyakiti negara bagian dan warganya. “Mayoritas Mahkamah Agung yang dipilih Trump baru saja menjadi Marsekal Agung untuk parade teror rasial di Los Angeles,” kata Newsom, seperti dikutip France24.

Ia menambahkan, “Ini bukan tentang penegakan hukum imigrasi, tapi menargetkan orang Latin dan siapa pun yang tidak sesuai dengan gambaran Stephen Miller tentang warga Amerika.”

Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, menyebut putusan itu sebagai serangan terhadap kebebasan sipil. “Dulu, supremasi hukum berarti bagi semua orang, termasuk Mahkamah Agung. Kini, dengan goresan pena, Mahkamah Agung mendorong hak-hak jutaan orang menjadi terancam,” ujar Bass.

Sejak awal tahun, agen bertopeng bersenjata lengkap menargetkan individu di toko, pertanian, dan tempat usaha di Los Angeles, memicu protes damai berulang kali. Kritikus menilai razia ini menargetkan warga Amerika Latin dan orang yang berbicara bahasa Spanyol, termasuk beberapa warga negara AS dan penduduk legal.

Meskipun Mahkamah Agung tidak menyebut alasan resmi, hakim konservatif Brett Kavanaugh menyatakan dukungannya terhadap tindakan keras terhadap imigran ilegal di wilayah Los Angeles. Sementara itu, hakim liberal Sonia Sotomayor, orang Latina pertama di pengadilan, menolak keputusan itu.

“Konstitusi tidak mengizinkan terciptanya status kewarganegaraan kelas dua bagi mereka yang berpenampilan Latin atau berbicara bahasa Spanyol,” tulis Sotomayor. (Kelvin Yurcel)

Baca juga:  Buntut Razia Imigrasi, Trump Ingatkan Perusahaan Asing untuk Patuhi Aturan AS