Keinginan Presiden Prabowo untuk Reshuffle Dinilai Wajar

Jakarta: Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan kabinet (reshuffle) hal wajar. Hal itu semakin diperkuat dengan pernyataan bahwa sudah ada peringatan yang diberikan dalam 100 hari pertama pemerintahan.

Hendri menjelaskan, presiden biasanya mempertimbangkan tiga hal dalam melakukan reshuffle, yaitu subjektivitas, kinerja, dan faktor politik. Terlebih hasil survei Lembaga Survei KedaiKOPI, sebanyak 27,5 persen masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo.

"Subjektivitas yang pertama biasanya menjadi kunci dari penilaian itu, lalu kalau kinerja itu ada rapornya, yang ketiga adalah politis," ujarnya, Minggu, 9 Februari 2025.

Subjektivitas, kata Hendri, mengacu pada suka atau tidak sukanya seorang presiden terhadap menteri tersebut. Lalu, kinerja bergantung pada penilaian seorang presiden terhadap menteri terkait tugas-tugas yang diberikan.

"Yang ketiga adalah hal politis. Mengganggu kekompakan kekuatan politiknya dia enggak? Apalagi kan sekarang MK sudah mempersilahkan siapapun partai yang lolos verifikasi boleh mengajukan calon presiden sendiri. Kalau kemudian ini ada yang dilepas dari koalisi, nanti kelak akan mengancam atau menjadi lawan tanding yang berat enggak buat Prabowo di 2029. Hal-hal itu kan pasti semuanya dihitung," lanjutnya.
 

Baca juga:  Reshuffle Kabinet Dibayangi Jokowi

Terkait dengan kementerian atau menteri mana saja yang mendapatkan rapor merah, Hendri menyoroti kementerian yang berhubungan dengan ekonomi akan mendapatkan evaluasi keras dari Prabowo. Menurutnya, hingga kini ekonomi negara masih menjadi catatan tersendiri bagi Prabowo.

"Bayangkan saja pertumbuhan ekonomi kita kan turun dari 5,03 jadi 5,02. Sementara keinginannya kan di 8 persen. Kita sudah terlalu lama berada di pertumbuhan ekonomi 5 persen itu, jadi artinya ya stagnan saja. Enggak ada apa-apa hasilnya," ucapnya.

Dalam survei bertajuk "100 Hari Masa Pemerintahan Prabowo-Gibran", 72,5 persen masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara ia menegaskan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo sebagian besar disebabkan oleh perilaku buruk para menteri.

"Hasil survei KedaiKOPI itu 27,5 persen masyarakat tidak puas dengan pemerintahan Prabowo selama 100 hari belakangan, dan penyumbang terbesarnya adalah perilaku menteri yang buruk," papar Hendri.

Menurutnya, media sosial saat ini sangat membantu masyarakat dalam memberikan opini terkait kinerja para menteri. Hal itu, kata dia, yang menyebabkan kritik masyarakat pun sejalan dengan perkataan Prabowo terkait menterinya.

"Hasil survei KedaiKOPI menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat ini sejalan dengan perkataan Prabowo terhadap menteri-menterinya," ungkapnya.