Punya 169 Ribu Penggilingan, Perpadi Siap Bantu Serap 2,1 Juta Ton Beras

Jakarta: Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso menyatakan kesiapannya dalam menyerap beras sebanyak 2,1 juta ton di musim panen raya kali ini, sesuai arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

"Setelah kita breakdown sampai ke tingkat daerah itu kita siap untuk mencapai sekitar dua juta, 2,1 (juta ton) lah. Pada dasarnya sebenarnya tadinya kan target satu tahun, Pak Menteri minta bisa tidak dimajukan ya kita siapkan, tapi ini kan bagaimanapun juga tergantung kepada panen rayanya," ucap Sutarto di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Senin, 10 Februari 2025.

Ia menyampaikan pihaknya saat ini memiliki sebanyak 169 ribu penggilingan padi di Indonesia siap membantu menyerap beras dari petani. "Kalau penggilingan padi, kami itu kan (ada) 169 ribu, tentunya sampai tadi malam pun berdiskusi, bagaimana 2,1 (juta ton) itu kami capai dalam beberapa bulan ini," tutur dia.

Di samping itu, ia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mencabut aturan terkait pembelian Gabah Kering Panen (GKP) dari petani.

"Ya itu kan keinginan pemerintah untuk menaikkan pendapatan petani, satu. Yang kedua tentunya itu yang kita selalu menyampaikan petani ini kan harus kita dorong untuk menghasilkan yang terbaik. Jadi yang terbaik itu artinya ya kita harapkan rendemennya tinggi, kualitasnya tinggi," ujar dia.
 

Baca juga: Semua Pihak Berkolaborasi Serap Gabah saat Panen Raya

(Ilustrasi panen raya padi. Foto: Medcom.id/Novi Adavid)
 

Pastikan padi yang digiling berkualitas

Untuk mendukung hal tersebut, ia menegaskan pihaknya menyatakan siap bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan pendampingan kepada petani agar kualitas padi yang masuk ke pemerintah maupun ke penggilingan berkualitas

"Jangan sampai yang dipanen itu, misalnya lebih lambat atau lebih cepat kalau lebih cepat pasti nanti butir hijaunya meningkat, kalau lebih lambat nanti butir kuningnya yang meningkat. Jadi ini-ini yang harus dijaga, jadi ada optimal, nah di situlah peran pemerintah dan kami, jadi otomatis akan mendapatkan kualitas yang baik," terang Sutarto.

Di sisi lain, ia pun menyambut baik atas kebijakan harga pokok penjualan (HPP) gabah yang telah ditetapkan pemerintah di angka Rp6.500.

"Ya itu kan kita nanti kan ada SOP, ada kerja sama dengan Bulog kan, kerja sama itulah yang akan nanti menyelesaikan seandainya ada persoalan-persoalan. Dan kita tidak pernah sekarang ini tidak akan mempersoalkan harga Rp6.500 itu, pokoknya itu menjadi patokan kita, itu yang harus kita lakukan," papar Sutarto.