Golkar Tampung Usulan Pembayaran Royalti Musik Sistem Hybrid

Jakarta: Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan pihaknya menampung usulan skema pembayaran royalti musik melalui sistem hybrid. Usulan itu disampaikan Ketua Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), Satriyo Yudi Wahono (Piyu Padi).

"Pada prinsipnya kami mendukung apa yang menjadi aspirasi atau tuntutan para pencipta lagu. Sistemnya memang perlu diperbaiki, dan sistem itu harus transparan, berkeadilan, serta memudahkan semua pihak," kata Sarmuji melalui keterangan tertulis, Rabu, 24 September 2025.

Sarmuji sepakat bahwa tata kelola royalti tak berbelit-belit. Langkah ini penting agar tidak ada pelaku di industri musik yang dirugikan.

"Sistemnya jangan sampai mempersulit. Kalau sistemnya rumit, dunia usaha kesulitan membayar, dan akhirnya pencipta lagu tidak mendapatkan haknya,” ujar Sarmuji.
 

Baca: Soal Polemik Royalti, Menkum: Sebulan Kami Dirujak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar itu juga menekankan pentingnya keseimbangan agar keberadaan aturan tak menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha. Khususnya pengusaha kafe, restoran hingga hotel.

"Kami ingin agar dunia usaha tidak merasa terbebani. Justru sistem yang sederhana dan jelas akan membuat mereka lebih taat sekaligus memastikan pencipta lagu mendapatkan haknya," kata Sarmuji.


Fraksi Golkar menampung usulan pembayaran royalti musik/Istimewa

Piyu mengusulkan sistem hybrid terkait pembayaran royalti termaktub dalam Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sistem itu yakni kombinasi blanket license untuk media penyiaran, kafe, hotel dengan direct license untuk konser.

"Pola ini sudah lazim diterapkan secara internasional dan lebih adil bagi pencipta musik," ujar Piyu saat audiensi AKSI dengan Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.