Kemenag Harap Nota Diplomatik soal Haji Tak Dijadikan Isu Politis

Madinah: Kementerian Agama telah menerima catatan nota diplomatik soal penyelenggaraan Haji 2025 melalui Duta Besar Arab Saudi Indonesia. Diharapkan, catatan tersebut tidak dijadikan isu politis.

Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, mengatakan bahwa catatan nota diplomatik itu hal yang biasa disampaikan Dubes Arab Saudi setiap usai penyelenggaraan haji. Catatan tersebut merupakan saran untuk perbaikan kepentingan penyelenggaraan haji di Indonesia.

"Catatan itu sudah didiskusikan sejak tiga minggu lalu, tapi secara resmi mereka tetap harus memberikan," ujar Hilman saat jumpa pers di Daker Madinah, Jumat, 20 Juni 2025.

Isi catatan nota diplomatik tersebut antara lain terkait dengan kesehatan jemaah, profil data, dan kualitas data.

Hilman berharap bahwa isu catatan nota diplomatik ini tidak menjadi sesuatu yang terlalu politis dan rame di sana-sini. Menurutnya, yang melakukan diskusi dan penanganan masalah haji adalah tim yang sama dengan yang membuat surat nota diplomatik.

"Saya pesan kepada semua, stakeholders haji di Indonesia, untuk tidak terlalu menjadikan isu ini sesuatu yang terlalu politis," kata Hilman.
 

Baca juga:  Benarkah Nota Diplomatik Soal Haji dari Kerajaan Saudi Berdampak ke Kuota Haji?

Hilman menyayangkan terkait bocornya nota diplomatik tersebut. Pihaknya juga belum mengetahui siapa pembocor catatan nota diplomatik soal haji dari Kerajaan Arab Saudi sebelum Kemenag dan Direktur Timur Tengah pada Kementerian Luar Negeri menerimanya. Catatan nota diplomatik tersebut disampaikan melalui Kedutaan Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta.

"Siapa yang membocorkan, tujuannya apa, bagaimana, silakan nanti ditelusuri," kata Hilman.

Selain itu, Hilman menjelaskan bahwa tidak ada implikasi terhadap kuota haji. Namun, catatan itu dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan haji di masa depan.

"Kita siapkan kalau perlu merespons. Kita sampaikan apa yang sudah dilakukan, karena sebetulnya itu sudah kita respons," ujar dia.

Hilman juga menjelaskan, pemerintah Indonesia akan merespons catatan tersebut dengan menyiapkan jawaban secara administratif sebagai bagian dari diplomasi. "Kita akan jawab juga, karena tidak semuanya hal itu disebutkan karena satu faktor," kata Hilman.

Sementara itu, Hilman berharap bahwa jumlah jemaah haji yang wafat dapat ditekan seminimal mungkin. Menurutnya, kualitas kesehatan jemaah haji perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko kematian.

"Harapannya kualitasnya juga saat ini seperti itu, bahkan bisa reduce 50 persen lagi," ujarnya.

Terkait pengumuman kuota haji, Hilman menjelaskan informasi tersebut akan diumumkan secara resmi pada 10 Juli 2025 atau 15 Muharram 1447 Hijriah. Kuota haji tersebut akan diumumkan secara resmi melalui kanal Nusuk Masyar.