Kasus Radioaktif, Pemerintah Diminta Tingkatkan Pengawasan

Jakarta: Dalam mencegah terulangnya kasus radioaktif pada scrap yang diduga dari PT PMT Cikande, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap produk impor. Tanpa pengawasan ketat, sangat mungkin masuk barang terkontaminasi radioaktif, termasuk scrap dan baja murah.
 
Pakar ekonomi lingkungan IPB University, Profesor Eka Intan Kumala Putri, mengatakan pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap impor berbagai material yang potensial tercemar radioaktif. Termasuk, scrap dan baja murah serta berkualitas rendah dari beberapa negara.

Pengawasan tersebut, seharusnya dilakukan sejak scrap dari sumbernya. Terlebih, sebenarnya kasus serupa pernah terjadi di Brasil pada 2005.

"Cs-137 juga, scrap juga," kata Eka dalam keterangannya, Senin, 6 Oktober 2025.

Salah satu spot pengetatan pengawasan impor, kata Eka, adalah pelabuhan. Selain terkait aspek legalitas produk yang akan masuk ke Indonesia, pengetatan pengawasan harus dilihat dari sisi lingkungan. Misalnya, apakah produk tersebut potensial merusak lingkungan, atau potensial menimbulkan keterpaparan.
 
Eka berharap terdapat tindakan tegas terhadap PT PMT, yang diduga sebagai lokasi pengolahan material yang mengandung radioaktif Cs-137. Tindakan tegas diperlukan sebagai efek jera agar kejadian serupa tak terulang.

”Of course, harus ditindak tegas. Sekarang misal, orang-orang terpapar yang sekarang dirawat di RS Fatmawati, siapa yang tanggung jawab?” tegas Eka.

Apalagi, jelas Eka, pihak perusahaan belum mengeluarkan pernyataan. Dengan demikian, semua tanggung jawab masih menjadi beban pemerintah.

”Itu kalau perusahaan ini peduli kepada lingkungan. Tetapi kalau perusahaan ini tidak peduli dan responsibility-nya lemah, bisa jadi dia akan terus menghindar,” ujar Eka.

Sementara itu, Country Director Geenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, mengatakan sistem pengawasan terhadap produk impor, termasuk scrap  memang harus ditingkatkan. Pemerintah harus memeriksa instrumen pengawasan yang ada secara menyeluruh.

”Jadi pengawasan monitoring bahan baku impor jangan hanya on paper, jangan hanya administratif. Tetapi harus punya instrumen, harus punya device untuk melakukan deteksi. Terutama pada wilayah-wilayah industri yang memang punya risiko seperti ini,” kata Leonard.

Aturan tersebut, kata Leonard, harus dilakukan secara menyeluruh. Termasuk produk Cina dan negara-negara lain.

”Harus menyeluruh, semuanya. Memang kita tahu perdagangan paling besar sama Cina sekarang. Dan dengan situasi industri baja kita yang juga, ada yang bilang di titik nadir juga, gitu. Kemungkinan limpahan produksi dari, produksi baja Cina, apakah itu scrap atau bahan baku yang lain, itu besar,” kata Leonard.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan menetapkan wilayah Cikande, Kabupaten Serang, menjadi daerah yang terpapar radiasi radioaktif CS-137. Dengan demikian, Kawasan Industri Cikande ditutup.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga bakal menuntut PT PMT dan PT M Cikande secara pidana dan perdata atas pencemaran radioaktif jenis Cesium-137.