Jepang Sudah Buang 15 Ribu Ton Air Limbah Nuklir ke Samudra Pasifik

Pada 24 Agustus lalu Jepang memulai tahap pertama pelepasan air limbah nuklir PLTN Fukushima. Hingga 11 September, Jepang telah membuang sekitar 7.800 ton air ke Samudera Pasifik. 

Jepang memulai tahap kedua kedua pelepasan air limbah nuklir Fukushima, dengan volume pembuangan masih sekitar 7.800 ton pada 5 Oktober 2023. Artinya, hanya dalam waktu dua bulan setelah pelepasan air limbah nuklir ke laut dimulai, sekitar 15 ribu ton limbah nuklir telah mengalir ke Samudra Pasifik. 

Menurut laporan, tahun ini Jepang berencana membuang 31.200 ton limbah nuklir dalam empat gelombang. 

Seperti diketahui, air limbah nuklir Fukushima yang telah diolah mencapai 1,3 juta ton, dan memerlukan waktu setidaknya 30 tahun untuk benar-benar habis. 

Hingga saat ini, tindakan Jepang membuang limbah nuklir ke laut terus menuai kecaman, dan legitimasi serta keamanan dari tindakan tersebut juga dipertanyakan oleh dunia internasional.

Jepang Mulai Lepas Air Limbah Nuklir Tahap Kedua

Rusia Pertanyakan Jaminan Keamanan Pembuangan Limbah Nuklir Jepang

Jepang akan Buang Limbah Nuklir Lagi pada 5 Oktober

Jepang Selesaikan Fase Pertama Pembuangan Air Limbah Nuklir Fukushima

Catatan Menlu Retno soal Jepang Buah Limbah PLTN ke Laut

Usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis 31 Agustus 2023, Menlu RI Retno Marsudi mengatakan bahwa ada dua aspek kunci di balik pembuangan limbah radioaktif PLTN Fukushima Daiichi ke laut. Pertama adalah transparansi dari proses tersebut. Kedua, dari sisi pengawasannya.

Retno menekankan bahwa segala hal yang berkaitan dengan pelepasan limbah radioaktif dari PLTN Fukushima harus dipantau bersama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Menurut informasi, pada 27 Agustus lalu IAEA telah mulai melakukan pengumpulan sampel secara independen dan berjanji akan terus memonitor proses pembuangan limbah radioaktif PLTN Fukushima ke laut.

Limbah Nuklir Fukushima: Jepang Ancam Bawa Tiongkok ke WTO Perihal Larangan Impor

Warga Tiongkok Beramai-ramai Beli Garam Rusia usai Pembuangan Limbah Nuklir Jepang

Jepang Ancam Adukan Tiongkok ke WTO soal Larangan Impor Produk Laut

Jepang mengancam akan membawa Tiongkok ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan yang diberlakukan Beijing atas impor seluruh produk laut Jepang, menyusul dimulainya pembuangan limbah nuklir PLTN Fukushima Daiichi ke laut.

Menteri Keamanan Ekonomi Jepang Sanae Takaichi mengatakan, pengajuan keluhan ke WTO akan menjadi opsi jika jalur diplomatik tidak efektif. 

Komentar tersebut muncul ketika bisnis Jepang dan fasilitas publik terus menerima panggilan pelecehan dari nomor telepon dengan kode negara Tiongkok +86. Banyak yang melaporkan para penelepon mengeluh tentang pembuangan limbah air PLTN Fukushima. 

Jiji News melaporkan Kepolisian Kebijakan Nasional Jepang telah menerima 225 laporan panggilan pelecehan hingga saat ini. Pemerintah mengatakan mereka sedang mencari bantuan dari perusahaan telekomunikasi untuk memblokir panggilan-panggilan tersebut.

Presiden Korsel Pamer Makan Seafood, Ingin Tunjukkan Konsumsi Hidangan Laut Aman

Warga Seoul Kecam Jepang Buang Limbah Radioaktif ke Laut

Seoul: Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di Seoul, Korea Selatan (Korsel) mengutuk pembuangan air limbah radioaktif ke laut oleh Jepang. Mereka juga mengkritik Pemerintah Korsel karena tidak menentang aksi yang dilakukan oleh Jepang.

Pengunjuk rasa meminta pemerintah Jepang untuk menyimpan air radioaktif di dalam tangki daripada membuangnya ke Samudra Pasifik. Hal ini membuat mereka enggan mengonsumsi makanan laut.

Para pengunjuk rasa mengaku tidak akan mengonsumsi makanan laut sejak Jepang melepaskan air limbah nuklir. Mereka khawatir akan masalah kesehatan jika mengonsumsi makanan laut yang terkontaminasi limbah radioaktif.

Meski ditolak warganya, Perdana Menteri Korsel meyakinkan rakyatnya bahwa air yang diolah tidak akan berdampak pada keamanan makanan yang tiba di Korsel.

Sementara itu, sejumlah pakar asing Korsel menyatakan pembuangan air limbah radioaktif hanya berdampak kecil terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Pemerintah Jepang Undang Media Melihat Olahan Limbah Nuklir

Tokyo: Pemerintah Jepang dan operator pembangkit listrik bertenaga nuklir mengundang sejumlah media. Kehadiran media diharapkan dapat meyakinkan publik bahwa limbah nuklir yang dibuang ke laut aman dari bahaya radioaktif.

Lebih dari satu juta metrik ton air radioaktif yang telah diolah dari PLTN dialirkan ke Laut Pasifik.

Menurut pemerintah Jepang dan operator pembangkit listrik Tokyo Electric Power Company Holdings, limbah radioaktif yang selama lebih dari satu dekade berada di tangki penyimpanan ini telah diolah. Limbah tersebut harus dibuang agar tangki penyimpanan limbah radioaktif tidak bocor karena kelebihan kapasitas penampungan.

Pemerintah Jepang menyatakan lebih dari 1.000 tangki telah terisi. Sementara Jepang membutuhkan lahan yang ditempati tangki-tangki tersebut untuk membangun fasilitas baru guna menonaktifkan pembangkit listrik tersebut dengan aman.

Jika tidak, pemerintah Jepang juga khawatir tangki-tangki tersebut bisa runtuh jika terjadi bencana alam.

Gegara Air Limbah Nuklir, Kedubes Jepang di Tiongkok Diteror

Hong Kong Menentang Jepang Buang Limbah Nuklir ke Laut

Pembuangan limbah nuklir PLTN Fukushima Jepang ditentang Hong Kong. Kepala Eksekutif Daerah Administratif Khusus Hong Kong, John Lee tentang kebijakan Jepang yang membuang limbah nuklir dan mengumumkan larangan impor makanan laut Jepang. 

Makanan laut Jepang dari 10 prefektur Jepang: Tokyo, Fukushima, Ibaraki, Miyagi, Chiba, Gunma hingga Tochigi, Nigata, Nagano, dan Saitama dilarang masuk ke Hong Kong. 

Pusat Pangan Jepang juga memantau dan menguji semua produk laut yang masuk ke Jepang. Biro Lingkungan Hidup dan Ekologi juga melakukan pengujian sampel makanan yang diimpor dari Jepang. 

Sebelumnya, Kemenlu Tiongkok tegas menolak dan mengecam tindakan Jepang yang membuang limbah nuklir.  Hal ini disampaikan pada 24 Agustus lalu.

Administrasi Umum Bea Cukai Tiongkok merilis untuk tindakan pencegakan risiko kontaminasi terhadap radioaktif untuk melindungi masyarakat Tiongkok dari ancaman bahaya radioaktif. Bea Cukai Tiongkok juga larang impor seluruh produk laut dari Jepang sejak 24 Agustus 2023.

Keputusan membuang limbah nuklir ke laut Jepang juga ditentang berbagai pihak. Federasi Asosiasi Perikanan Nasional, Prefektur Fukushima juga tentang kebijakan pemerintah. 

Stasiun televisi Jepang bahkan secara khusus menayangkan dampak pembuangan air limbah ke laut. Filipina dan Korea Selatan juga menentang kebijakan Jepang ini.

PM Jepang Kutuk Tiongkok atas Pelemparan Batu Terkait Limbah Nuklir Fukushima

Jepang Sesalkan Seruan Melecehkan Tiongkok Terkait Limbah Nuklir Fukushima

5 Skema Penanganan Limbah Fukushima

Sejak 24 Agustus 2023, Jepang telah menyaring dan mengencerkan jutaan ton air yang terkontaminasi nuklir dari PLTN Fukushima Daiichi dan membuangnya ke laut. Alasannya, tangki penyimpanan air yang terkontaminasi nuklir di PLTN Fukushima Daiichi sudah hampir penuh. 

Sebelumnya, sekitar 1.000 tangki penyimpanan dengan total kapasitas 1,37 juta ton yang disiapkan oleh Tokyo Electric Power Company (TEPCO) selaku operator PLTN Fukushima Daiichi, diperkirakan bakal terisi penuh pada musim gugur 2022, dan tidak mungkin membangun fasilitas penyimpanan baru di PLTN tersebut. 

TEPCO menyatakan bahwa pada musim panas atau musim gugur tahun 2023, PLTN Fukushima Daiichi tidak lagi mampu menampung air yang terkontaminasi nuklir, dan proses pembersihan limbah dari PLTN tersebut akan tertunda jika air yang terkontaminasi nuklir tidak segera dibuang ke laut. 

Sepuluh tahun sejak terjadinya kecelakaan nuklir Fukushima, hingga saat ini status pencemaran di kawasan tersebut masih mengkhawatirkan. Pemerintah Jepang telah mengajukan lima skema penanganan limbah nuklir Fukushima.

Lima skema itu yakni pembuangan ke laut dengan anggaran sekitar 3,4 miliar yen, pembuangan ke atmosfer sebagai uap air dengan anggaran 34,9 miliar yen, dan pembuangan ke bawah tanah melalui pipa dengan anggaran 18 miliar yen, pengolahan elektrolitik dengan anggaran sekitar 100 miliar yen, serta pemadatan dan penguburan di dalam tanah dengan anggaran sekitar 243,1 miliar yen. 

Di antara lima skema tersebut, pembuangan air limbah nuklir ke laut merupakan opsi termurah, sedangkan opsi termahal adalah pemadatan dan penguburan di dalam tanah, yang diperkirakan menghabiskan biaya puluhan bahkan ratusan kali lipat dibandingkan dengan opsi pembuangan ke laut. 

Skema yang dianggap pemerintah Jepang lebih rasional dibandingkan skema pembuangan ke laut adalah mengubah limbah nuklir menjadi uap air lalu membuangnya ke atmosfer, namun biayanya lebih mahal. Prinsipnya adalah dengan menggunakan evaporator untuk mengubah air dalam limbah nuklir menjadi uap, sementara zat radioaktif tetap berada di dalam air. 

Uap air kemudian dibuang ke atmosfer, sedangkan konsentrat yang mengandung bahan radioaktif tetap disimpan dalam tangki. Solusi ini dapat mengurangi total jumlah air limbah nuklir, namun juga akan meningkatkan kesulitan dan risiko penyimpanan cairan pekat. Secara umum, skema pembuangan evaporasi ke atmosfer akan menghasilkan polusi yang jauh lebih rendah dibandingkan skema pembuangan ke laut.

Dampak Pembuangan Limbah Nuklir Jepang

Langkah kontroversial Jepang membuang air radio-aktif dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi ke Samudera Pasifik memicu kecaman, baik dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan, sejumlah negara bereaksi dengan melarang impor hasil laut dari Jepang. 

Sejak tsunami 2011 yang merusak PLTN tersebut, lebih dari satu juta metrik ton air limbah yang telah diolah terakumulasi dan mulai dibuang ke Samudera Pasifik. Tepatnya 1,3 juta metrik ton air yang akan dibuang secara bertahap. 

Pembuangan tahap pertama 7.800 meter kubik atau setara tiga kolam renang olimpiade air. Proses ini akan berlangsung selama 17 hari. Jepang memperkirakan proses pelepasan 1,3 juta metrik ton air limbah memerlukan waktu sekitar 30 tahun. 

Pakar Nuklir Universitas Gadjah Mada (UGM) Yudi Utomo Imardjoko menyatakan, hal itu bisa membuat biota laut mati karena menelan radiasi dari zat radio-aktif. 

“Biota laut bisa mati, karena menelan radiasi (zat radioaktif), ya itu toksik (racun) semua. Intinya itu limbah radioaktif itu toksik,” ujarnya. 

Namun, Jepang bersikukuh air olahan dari Fukushima aman. Yang didukung dengan lampu hijau dari Badan Energi Atom International untuk pelepasan air limbah nuklir, karena menyimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan air olahan itu terhadap manusia dan lingkungan dapat diabaikan. 

Meski diklaim aman, tapi keputusan Jepang membuang limbah nuklir memicu kehawatiran sejumlah negara. Bahkan ada yang menghentikan impor seafood dari Jepang. Di antaranya, Tiongkok melarang impor hasil laut Jepang sebagai alngkah mencegah kontaminasi radioaktif terhadap keamanan pangan. 

Lalu, Korea Selatan menghentikan impor produk laut dari Jepang. Perdana Menteri Korea Selatan menyatakan larangan impor produk perikanan akan berlaku sampai kekhawatiran masyarakat mereda. 

Hongkong juga memberlakukan pembatasan impor makanan laut dari Jepang. Kepala Eksekutif Hongkong John Lee bahkan menyebut, praktik Jepang membuang limbah nuklir merupakan pemaksaan tidak bertanggung jawab kepada pihak lain. 

Langkah penghentian impor oleh sejumlah negara berpotensi mengguncang industri hasil laut Jepang. Menyadari hal ini, Menteri Perindustrian Jepang Yasutoshi Nishimura memohon Tiongkok mencabut larangan impor hasil laut dari Jepan. 

Terkait Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memastikan kondisi laut Indonesia tidak akan terpengaruh pembuangan limbah nuklir Fukushima 

Jepang Buang Limbah, Warga Hong Kong Tetap Antre Sushi

Tiongkok Larang Makanan Laut dari Jepang Usai Pembuangan Limbah Radioaktif

Jepang Mulai Lepaskan Air Radioaktif Fukushima ke Samudra Pasifik

Limbah Nuklir PLTN Fukushima Dibuang ke Laut, Tiongkok Larang Impor Makanan Jepang