Dukung Sektor Pariwisata di Puncak, Legislator Gerindra bakal Belanja Permasalahan

Jakarta: Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, Mulyadi, menyoroti kebijakan terkait penyegelan di Puncak, Bogor. Legislator Gerindra ini menilai hal tersebut berpotensi menggerus lapangan pekerjaan di sektor pariwisata.

"Tentunya saya akan belanja permasalahan, menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Puncak," kata Mulyadi dalam keterangan yang dikutip Minggu, 5 Oktober 2025.

Hal tersebut merespons kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup terkait penataan kawasan Puncak Bogor. Pasalnya, ada penyegelan, penghentian sementara, maupun pencabutan izin terhadap kerja sama operasi (KSO) PTPN I Regional 2.

Kebijakan itu, kata Mulyadi, dapat mengganggu sektor pariwisata di kawasan Puncak Bogor yang memiliki segudang destinasi. "Mengganggu iklim wisata, investasi dan berakibat dirumahkannya ribuan pegawai akibat tempat kerjanya berhenti operasi," kata Mulyadi.
 

Baca: Menjelajah Klenteng Hian Thian Siang Tee Jepara, Klenteng Tertua di Indonesia

Pria yang menjabat sebagai Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra itu menyebut, kebijakan itu memiliki banyak efek domino.  Ia mengatakan, dampak dari kebijakan tersebut akan mempengaruhi sektor perekonomian masyarakat.

Legislator Gerindra Mulyadi/Dok Gerindra

"Tidak hanya jumlah kunjungan wisatawan di Kawasan Puncak yang menurun, tetapi juga mengurangi PAD, menambah jumlah pengangguran, tetapi juga kalau terlalu dibiarkan bisa menurunkan angka rata-rata lama sekolah dan meningkatkan angka kejahatan," kata Mulyadi.

Mulyadi menegaskan bahwa dalam waktu dekat akan melakukan reses dengan masyarakat Kawasan Puncak. Terutama, masyarakat yang hidupnya bergantung dari sektor wisata.