Efisiensi Anggaran BPOM Diyakini Tak Kurangi Pelayanan Buat Masyarakat

Jakarta: Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem Irma Suryani meyakini efisiensi anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Anggaran yang dipotong adalah untuk kegiatan yang bersifat seremonial dan kurang diperlukan.

"Anggaran yang diefisiensi itu tidak akan berdampak pada pelayanan masyarakat, karena yang diefisiensikan itu seperti atk (alat tulis kantor), kemudian kunjungan ke luar negeri, kunjungan dalam negeri, yang sifatnya seremonial. Itu yang dipangkas habis," ujar Irma dalam keterangannya, Selasa, 18 Februari 2025. 

Efisiensi anggaran kementerian/lembaga termuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. BPOM mengalami efisiensi anggaran sebesar 41,67 persen pada 2025.

"Pekerja atau karyawan dari BPOM kan tidak ada pengurangan, sehingga kerja-kerja untuk mengawasi obat dan makanan yang selama ini dilakukan pasti tidak bermasalah," ujarnya.
 

Baca juga: BPOM Jamin Pengawasan Pangan, Obat, dan MBG tak Terganggu Efisiensi Anggaran

Menurut Irma, sudah seharusnya kegiatan-kegiatan kementerian/lembaga yang tidak banyak bermanfaat untuk masyarakat dikurangi atau ditiadakan.

"Selama ini kita akui ada banyak seminar, sosialisasi yang dilakukan dari hotel ke hotel. Hal-hal seperti itu yang diefisiensikan. Jadi sebenarnya kerja-kerja untuk masyarakat tidak terganggu, Insyaallah," ujarnya.

Irma mengimbau kementerian/lembaga bekerja lebih cerdas, efisien, dan efektif. Efisiensi anggaran diharapkan tidak berdampak pada pelayanan publik.

"Yang paling penting adalah ketika pelayanan masyarakatnya tidak berjalan. Nah ini yang harus dilaporkan kepada pemerintah," ujarnya.